Jember, SERU.co.id – Penundaan insentif (honor) guru ngaji di Jember dengan alasan Pilkada 2024 menjadi persoalan serius yang dirasakan oleh para guru ngaji. Sejumlah guru ngaji mengaku kecewa atas penundaan tersebut dan oknum yang mengaitkan insentif dengan Pilkada 2024.
Ustadzah Siti Rohani (57), guru ngaji di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Jember mengatakan jika dirinya secara sukarela mengajar ngaji di Masjid Al-Hikmah, Rambigundam.
Bahkan, wanita yang akrab dipanggil Ustadzah Ani itu sebenarnya tak mengharapkan adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah setempat.
Namun, dengan adanya insentif itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Ani dalam menjalankan profesinya yang sangat mulia itu.
“Jujur, saya mengajar ngaji dari tahun 2010 itu ikhlas lillahita’ala. Saya nggak berharap ngajar ngaji ini dapat gaji, tapi ternyata pemerintah memberikan gaji itu, ya alhamdulillah kami juga bersyukur,” jelas Ani, Selasa (22/10/2024).
“Setelah dapat honor itu, sebenarnya tidak saya gunakan sendiri, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kegiatan santri seperti hataman atau giat lainnya. Terus terang ya ini bermanfaat,” sambungnya.
Bahkan, Ani juga mengaku tak pernah mempermasalahkan kapan honor guru ngaji di Jember itu kapan cair, dan dirinya juga tak pernah menanyakan hal tersebut.
“Yang saya lakukan ya cuma menunggu dan santai aja, nggak harus tanggal segini cairnya atau tanya kapan cairnya, belum pernah saya tanya-tanya gitu. Tapi tolong, kalau memang honor guru ngaji itu ada, ya harus disalurkan dengan benar, jangan disangkut pautkan dengan hal lain seperti Pilkada ini,” ulasnya.
Namun demikian, Ani mengaku kecewa terhadap oknum yang mengaitkan penundaan honor guru ngaji di Jember ini dengan Pilkada yang akan digelar 27 November 2024 mendatang.
“Saya sudah terima honor ini sebanyak 2 kali tahun 2022 dan 2023, untuk 2024 memang belum. Tapi kalau sampai ditunda hanya karena Pilkada ya saya terus terang kecewa,” keluhnya.
“Maksud saya begini, jika memang honor guru ngaji itu ada, ya jangan dikait-kaitkan dengan Pilkada dan tolong salurkan dengan tepat. Saya kecewa lah dan pasti nggak terima. Kan itu sudah hak nya guru ngaji. Tapi kalau untuk digunakan yang nggak sebenarnya kan nggak baik lah seperti itu,” imbuh Ani.
Selain itu, Ani juga mengatakan bahwa insentif yang biasanya bermanfaat ketika dicairkan, justru menimbulkan tanda tanya apabila dikaitkan dengan Pilkada.
“Semoga pemerintah juga melek. Honor guru ngaji ini sudah menjadi kewajiban pemerintah agar diberikan dengan benar. Jangan membuat timbulnya prasangka-prasangka buruk, terlebih saat ini dikaitkan dengan politik,” bebernya.
“Saran dari saya untuk pemerintah kalau bisa ya harus dicairkan. Supaya bisa digunakan untuk yang seharusnya untuk yang berhak menerima, jangan disalahgunakan dengan acara yang lain,” pungkas Ani.
Diketahui, beberapa waktu lalu disampaikan langsung oleh Sekda Jember, Hadi Sasmito bahwa pencairan honor bagi guru ngaji sekaligus soal penyaluran Bansos, yang merupakan bagian dari program kemasyarakatan ditunda hingga Pilkada rampung.
Menurut Hadi, hal itu dilakukan untuk menjaga penegakkan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jember berjalan dengan baik. Berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Saya mulai ngajar di sini (Masjid Al Hikmah) sekitar tahun 2020. Saya sebelumnya ngajar ngaji juga sejak tahun 2014 di Wuluhan, tapi belum pernah dapat honor ini,” ungkap Ani.
“Nah sejak Pak Hendy terpilih jadi Bupati, saya merasakan dapat honor dua kali dari Pemkab sekitar tahun 2022 dan 2023, sebelum puasa itu cair. Sebelumnya tidak pernah dapat. Hal itu terealisasi karena Pak Hendy dulu (saat Pilkada 2019) pernah janji. Katanya, kalau saya terpilih besok akan mengutamakan guru ngaji dan honor guru ngaji. Alhamdulillah hal itu terealisasi dan Insyaallah menepati janjinya,” sambungnya menjelaskan.
Dengan terealisasinya janji politik itu, kata Ustazah Ani, diakui tidak kemudian dimanfaatkan secara pribadi.
“Karena bagi kami, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kami Lillahita’ala, ada (honor) atau tidak, tentunya mengajar ngaji tetap ada. Tapi sejujurnya adanya honor atau intensif itu sangat bermanfaat, contohnya untuk (kegiatan) Jum’at berkah dan (kegiatan masjid) sebagainya. Tidak hanya untuk pribadi,” ujarnya.
Sementara itu terkait belum cairnya insentif atau honor bagi guru Ngaji itu. Cawabup nomor urut 01 Muhammad Balya Firjaun Barlaman mengatakan, adanya penundaan karena dikaitkan dengan proses Pilkada 2024. Adalah sesuatu hal yang tidak elok dilakukan, oleh pemangku jabatan.
“Sebenarnya Bansos, maupun Insentif (Guru Ngaji) itu program pemerintah tahunan, dan ini tidak ada hubungannya dengan Pilkada,” kata Gus Firjaun saat dikonfirmasi sejumlah wartawan.
Terkait peralihan nomor rekening dan buku tabungan, menurut Gus Firjaun, adalah persoalan teknis dengan tujuan agar dalam pencairan insentif guru ngaji tidak terpotong biaya administrasi bank.
“Soal Insentif Guru Ngaji, itu karena persoalan teknis peralihan dari BRI ke Bank Jatim. Dari proses itu sudah ada yang selesai, walaupun belum semuanya. Tapi sebenarnya (Bulan Oktober 2024 ini) bisa dicairkan. Namun karena ada persepsi-persepsi politik, akhirnya diminta untuk ditunda dan distop,” kata Gus Firjaun.
Dengan adanya penundaan penyaluran insentif bagi guru ngaji itu. Kemudian dikaitkan dengan persoalan proses Pilkada 2024. Gus Firjaun berharap adanya kebijakan yang bijaksana dari pejabat terkait.
“Sebenarnya kalau mindset negarawan, ya harusnya melakukan sesuatu berdasarkan (hati) nurani. Karena itu kami berharap, agar kebutuhan masyarakat miskin khususnya, apalagi urusan perut ini tidak bisa ditunda. Kami berharap adanya (hak-hak bagi masyarakat membutuhkan) ini, untuk segera direalisasikan,” ungkapnya.
“Namun kami juga (berusaha) berikhtiar, jika ada beberapa pihak yang menunda (penyaluran program berbasi kemasyarakatan). Itu sudah di luar kuasa kami. Mudah-mudahan diberi kesadaran. Padahal bagi mereka yang membutuhkan uang Rp 100-200 ribu, itu kan artinya sangat berarti. Tapi bagi mereka yang berkecukupan, hal itu kan tidak terasa. Jadi kami berharap hati nurani dan ikut merasakan mereka yang membutuhkan,” imbuhnya.
Perlu diketahui, terkait peralihan rekening bank penerima insentif atau honor guru ngaji itu. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Achmad Musoddaq mengatakan, rekening sebagian guru ngaji di BRI bermasalah. Banyak rekening yang close (mati dan terblokir, red), karena tidak pernah dipakai, juga terpotong administrasi.
Selain itu, juga dilakukan pergantian bank karena sudah habis masa kerjasamanya. Terkait proses verifikasi sudah dilakukan sejak akhir 2023 lalu, dan sekitar pertengahan Oktober 2024 ini akan dicairkan. Untuk penerimaan honor atau insentif untuk guru ngaji itu berjumlah kurang lebih 21 ribuan penerima. (amb/mzm)
