Malang, SERU.co.id – Pemerintah Kota Malang berkomitmen tuntaskan masalah anak tidak sekolah (ATS) sebelum akhir 2024. Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menegaskan tidak boleh ada anak di Kota Malang yang putus sekolah. Berbagai strategi intervensi akan diterapkan, mulai dari pemberian seragam hingga fasilitasi akta kelahiran, dengan melibatkan lintas sektor dan peran aktif Camat serta Lurah.
Pj Wali Kota Malang menerima laporan penanganan anak tidak sekolah (ATS) dalam rapat koordinasi bersama Tim PATS di Balai Kota Malang, Kamis (17/10/2024). Dalam pertemuan tersebut, Iwan menerima data verifikasi 1.464 anak dari total 5.655 kasus ATS. Berdasarkan laporan, terdapat 13 alasan utama yang menyebabkan anak-anak di Kota Malang putus sekolah.
“Antara lain tidak mau sekolah, kendala biaya, jarak sekolah jauh, menikah muda, perundungan, hingga ketiadaan akta kelahiran. Data ini penting sebagai dasar langkah intervensi. Dengan data akurat dan selalu diperbarui, kita bisa menentukan skala prioritas serta menetapkan parameter yang jelas,” seru Iwan, Kamis (17/10/2024).
Untuk menangani kasus ATS, Iwan menekankan pentingnya breakdown masalah berdasarkan kategori yang ada. Sebagai contoh, anak yang tidak memiliki seragam akan diberikan seragam secara langsung agar mereka kembali bersekolah. Bagi anak yang tidak memiliki akta kelahiran, pemerintah akan membantu pengurusannya.
“Selain itu, kendala biaya akan diatasi melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dengan 22 PKBM di Kota Malang yang siap menampung anak-anak secara gratis, kita ingin meminimalisir kendala biaya dan transportasi. Anak-anak akan ditempatkan di PKBM terdekat dari rumah mereka untuk mempermudah akses,” jelasnya.
Tak hanya itu, Iwan juga meminta peran aktif Camat dan Lurah dalam advokasi dan komunikasi dengan keluarga-keluarga ATS. Ia menekankan, kerja sama lintas sektor sangat diperlukan untuk mempercepat proses penanganan.
“Dengan koordinasi yang intensif dan tepat sasaran, kita bisa memastikan setiap anak kembali bersekolah. Saya ingin melihat progres nyata. Targetnya pada akhir 2024 semua anak kembali bersekolah. Kita harus bergerak cepat dan tidak boleh ada anak yang tertinggal,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso mengingatkan, data anak tidak sekolah bersifat dinamis dan memerlukan pembaruan berkelanjutan. Ia juga menyampaikan rencana pembentukan satuan tugas khusus untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung program prioritas ini.
“Kondisi hari ini dan besok bisa berubah. Maka, kita harus fokus pada data terbaru agar intervensi lebih efektif,” ujar Erik.
Dengan komitmen penuh dari berbagai pihak, Pemerintah Kota Malang berharap bisa menuntaskan masalah anak tidak sekolah dan memastikan hak pendidikan bagi seluruh anak di wilayahnya. (afi/ono)
