Surabaya, SERU.co.id – Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur Luluk Nur Hamidah menerima kunjungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Kantor Dewan Pengurus Daerah (DPW) PKB Jatim, Selasa (8/10/2024).
Usai bertemu dengan Komisioner KPAI, Luluk mengatakan, dirinya prihatin berbagai kasus kekerasan seperti kekerasan seksual, KDRT yang dilakukan suami kepada istri dan orang tua kepada anak.
“Ini menunjukkan bahwa kondisi sosial kita sedang tidak baik baik saja. Ada situasi kelelahan yang luar biasa di tengah masyarakat kita yang memang perlu untuk diperhatikan,” kata Luluk Nur Hamidah, usai bertemu dengan KPAI, Selasa (8/10/2024).
Isu yang terkait dengan kesehatan mental mau tidak mau harus menjadi prioritas yang harus dikedepankan oleh pemerintah. Di semua tingkatan baik pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, termasuk pemerintah ditingkatkan Desa dan juga berbagai lapisan komponen masyarakat harus mengatasi isu ini termasuk dunia akademis kampus.
“Isu yang terkait dengan kesehatan mental ini sudah sampai sedemikian mendesaknya untuk kita respon secara tepat dan terukur. Maka menurut saya penting harus ada layanan-layanan yang terkait dengan psikologi, psikiater kemudian juga perlu bantuan konseling yang secara mudah bisa diakses oleh para pihak yang sedang membutuhkan,” tegas dia.
Dalam kesempatan tersebut, Luluk juga memberi apresiasi kedatangan KPAI. Isu terkait anak itu isu masa depan, ketika isu anak direspon secara tepat, terukur dan sistematik maka itu bagian separuh menyelamatkan kita semua khususnya di Jatim.
“Dari populasi maka jumlah anak tentu lebih di atas 30 persen, ketika bisa mendeteksi, mendata, problem mendasar dari semua anak di Jatim maka pasti kita akan bisa menyiapkan kebijakan yang tepat, kemudian memberi intervensi yang tepat, dan juga mengalokasikan anggaran yang tepat,” pungkasnya.
Sementara Silvana Maria, anggota KPAI, mengatakan, kasus kekerasan anak di Jatim cukup tinggi dan cukup beragam.
“Dilaporkan pegiat hak anak, masalah yang dilaporkan kepada kami anak yang berhadapan dengan masalah kemiskinan terbatas aksesnya untuk pendidikan, dan kesehatan dan tumbuh kembang yang optimal. Kemudian, kekerasan seksual cukup tinggi. Kemudian, anak dengan sakit berat kecanduan narkoba sulit mengakses layanan,” jelasnya.
Ia lantas memberi contoh beberapa permasalahan keterbatasam akses Kesehatan yang dialamai anak. Misal anak sakit HIV tidak bisa mengakses layanan kesehatan karena tidak dilayani BPJS. Kemudian anak dengan pengasuhan lemah tidak memiliki keluarga kuat pengasuhan ini butuh perhatian termasuk anak-anak yang terancam budaya bullying.
“Jatim mestinya punya lembaga pengawas independen karena itu harus diberlakukan sebagai mitra strategis pemerintah untuk mengenali situasi masyarakat seperti apa sehari-harinya. Kemudian, meminta komitmen politik pemerintah untuk perlindungan anak,” lanjut dia.
“Kami berharap para calon melihat ini sebagai peluang untuk menyiapkan generasi muda kita. Rata-rata kasus bullying di sekolah dan kami percaya pemerintah berupaya, kami harap gubernur harus melihat ini agar bisa diatasi,” sambungnya.
Sementara saat ditanya tren kasus kekerasan anak, Silvana menyampaikan, sampai sekarang pihaknya belum punya data konkret tapi pantauan lembaga cukup banyak kasus anak yang perlu diprioritaskan.
“Angka pastinya belum ada karena ada beberapa kasus tidak terlaporkan karena kebiasaan kasus kekerasan seksual dianggap aib sehingga disembunyikan. Angkanya cukup tinggi, saya lihat data angkanya ribuan. Persoalan kekerasan terhadap anak dan kekerasan seksual. Calon kepala daerah tolonglah isu anak jadi isu prioritas jangan jadi isu tempelan, kemudian beri perhatian sungguh-sungguh baik proses berkampanye tapi utamanya hasil pilkada nanti,” tambahnya. (iki/ono)
