Bondowoso, SERU.co.id – Ada kabar tidak sedap dilingkungan pendidikan di Kabupaten Bondowoso. Ditengarai, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri memungut iuran. Baik iuran sekolah maupun paguyuban, bahkan menjual seragam.
“Hanya namanya diganti, sumbangan suka rela yang ditarik setiap bulan. Kalau sebelumnya namanya SPP”, kata S yang mengaku salah satu wali murid SMPN, selasa (21/7/2020).
S dan wali murid yang lain, tidak bersedia nama dan sekolah anaknya ditulis lengkap, karena diancam kalau informasi ini dibocorkan pada wartawan. Maka yang bersangkutan minta ditulis inisial saja.
S mengungkapkan, kalau sumbangan suka rela tersebut tidak dibayar selama 3 bulan, maka anaknya tidak bisa mengikuti ujian semester dan tidak bisa mengambil buku laporan (raport).
Bukan hanya itu, siswa juga diwajibkan membeli LKS yang harganya Rp 160 ribu tiap semester. Masih ada iuran untuk paguyuban, setiap bulan Rp 10 ribu. Cukup, belum. Masih harus membeli seragam dan almamater.
“Harga seragam untuk siswa Rp 900 ribu 3 stel, sedangkan untuk siswi Rp 1 juta lebih. Plus kaos kaki, ikat pinggang, dan atribut sekolah Bagi Gakin macam saya, berat melunasi kebutuhan seperti itu”, keluhnya.
“Kalau seragam bervariasi untuk laki-laki harganya Rp 900 Ribu, sedangkan kalau untuk perempuan harganya Rp 1 juta lebih. Seragam 3 stel, berupa kaos kaki, dan sabuk atribut sekolah,” pungkasnya.
Mahalnya biaya pendidikan di sekolah negeri, membuat Didit Baskarianto, pendukung Drs. KH. Salwa Arifin dalam Pilbup kemarin, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) melakukan kontrol terhadap lembaga sekolah negeri.
Didit menengarai, mayoritas sekolah negeri, baik TK, SD, maupun SMP dibawah naungan Pemkab Bondowoso banyak melakukan Pungli di tengah pandemi CoViD-19. (sam)
