Malang, SERU.co.id – DPRD Kota Malang gelar rapat koordinasi terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun 2024. Pada kesempatan tersebut, DPRD Kota Malang bersama Pj Wali Kota Malang dan tim TAPD membahas berbagai hal penting. Anggota DPRD Kota Malang mengajukan pertanyaan, kritik, serta saran terkait pengelolaan anggaran dan berbagai permasalahan Kota Malang.
Ketua Sementara DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyoroti pengelolaan anggaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim 2025. Ia menyarankan, agar anggaran diserahkan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) daripada KONI Kota Malang.
“Total anggaran mencapai Rp51 miliar, dimana Rp20 miliar di antaranya untuk bonus atlet. Kami khawatir pengelolaan oleh KONI akan bermasalah dalam laporan pertanggungjawaban. Lebih baik di Disporapar,” seru Bli Made, sapaan akrabnya, Selasa (10/9/2024).
Permasalahan pendidikan turut menjadi sorotan dalam rapat tersebut. Asmualik dari Fraksi PKS mengeluhkan, ketimpangan kualitas antara sekolah negeri dan swasta di Kota Malang. Khususnya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“SMP swasta yang bagus pasti mahal, kalau murah kurang diminati. Saya berharap sekolah swasta juga diperhatikan agar standarnya sama dengan sekolah negeri. Baik dari sisi guru maupun sarana prasarananya,” ujar Asmualik.
Sementara itu, Suryadi dari Fraksi Golkar menyoroti kurangnya fasilitas di beberapa sekolah. Bahkan ada sekolah negeri yang tidak memiliki musala. Ia juga menekankan, pentingnya rehabilitasi infrastruktur sekolah, terutama di tingkat SD dan SMP.
“Kalau infrastrukturnya belum memadai, jangan berharap banyak dari Kota Malang sebagai kota pendidikan,” tegas Suryadi.
Fathol Arifin dari Fraksi PKB menyinggung masalah sampah dan banjir yang masih menjadi tantangan besar di Kota Malang. Ia menyoroti, kondisi tempat pembuangan sampah (TPS) yang memprihatinkan. Seperti di Muharto, ja menekankan perlunya solusi serius terkait pengelolaan sampah dalam jangka panjang.
“Kita perlu mendatangkan ahli khusus daur ulang karena TPA dalam 5-10 tahun ke depan bisa menjadi gunung sampah. Kondisi TPS seperti di Muharto parah sekali,” ujar Fathol.
Tak lupa, ia juga kembali menyinggung masalah banjir yang mulai merambah hingga ke dalam rumah warga. Begitu juga kemacetan yang belum terselesaikan menjadi perhatian utama.
Fathol juga mengkritik kurangnya kapasitas RSUD Kota Malang dalam menangani pasien, yang sering kali harus dirujuk ke rumah sakit lain, bahkan ke luar kota.
“RSUD belum mampu menampung pasien, sering kali pasien malah dipingpong ke sana kemari,” katanya.
Harvard Kurniawan dari Fraksi PDIP menanyakan, efektivitas alokasi APBD. Kemudian menekankan pentingnya pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rehabilitasi sekolah.
“Saya berharap anggaran CSR digunakan sebaik-baiknya untuk hal yang tidak tercover dalam nomenklatur APBD,” ujar Harvard.
Dengan berbagai masukan ini, DPRD Kota Malang berharap agar anggaran APBD 2024 dapat dikelola dengan lebih transparan dan tepat sasaran. Guna memperbaiki sektor-sektor penting di Kota Malang.
Sebelumnya, Pj Wali Kota Malang memaparkan 11 kegiatan prioritas untuk pembangunan Kota Malang tahun anggaran 2025. Mulai dari revitalisasi Pasar Besar, persiapan Porprov Jatim 2025, pembangunan TPS, penanganan banjir di Kawasan Soekarno Hatta, lahan parkir Kayutangan hingga bansos terpadu.
“Terima kasih Bapak Ibu DPRD Kota Malang. Saya beli banyak masalah (baca : masukan) di sini,” ujar orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut saat mendengar berbagai masukan dari anggota dewan. (afi/ono)
