Malang, SERU.co.id – DPRD Kota Malang gelar paripurna penyampaian pendapat fraksi terhadap perubahan APBD tahun 2024. Fraksi PKS menyoroti terkait piutang Pemkot Malang tahun 2023 yang mencapai Rp326 miliar 75 juta 635 ribu. Pj Wali Kota Malang sebut piutang tersebut saat ini sudah pada fase pembersihan.
DPRD Kota Malang mempertanyakan strategi dan upaya Pemkot Malang dalam mencapai targetnya. Mengingat banyak penambahan anggaran di mayoritas OPD, sedangkan tahun sebelumnya tidak mampu tercapai.
Mewakili Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Ahmad Fuad Rahman MM menyampaikan, piutang daerah tahun 2023 sebesar Rp326 miliar 75 juta 635 ribu. Diperkirakan akhir tahun 2024 akan bertambah menjadi Rp340 miliar 480 Juta 424 Ribu.
“Jumlah piutang ini perlu menjadi perhatian Pemkot Malang, perlu mengambil langkah strategis. Jangan sampai piutang daerah semakin menumpuk dan membebani neraca keuangan daerah. Terus piutang pajak yang menjadi porsi terbesar dalam piutang daerah,” seru sam Fuad, sapaan akrabnya, Selasa (6/8/2024).
Menanggapi pendapat fraksi PKS, Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM menjelaskan, semuanya sudah dibahas dengan jelas di KUPA-PPAS sebelumnya. Jawabannya akan diberikan pada paripurna selanjutnya, Jumat (9/8/2024) nanti.
“Terkait piutang, itu merupakan tanggungan alokasi kewenangan dari pusat ke daerah yang belum selesai. Sudah beberapa tahun lalu dan sekarang masuk pada fase pembersihan. Kebetulan terakumulasi di anggaran tahun ini, jadi terlihat besar,” terang orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut. (afi/ono)
