Jakarta, SERU.co.id – Presiden Jokowi menekankan opini WTP menjadi kewajiban sebagai pertangggungjawaban penggunaan uang negara secara baik. Sependapat dengan arahan tersebut, Pj Wali Kota Malang sebut opini WTP kewajiban dan tidak hanya semata capaian prestasi. Dengan ini, Pj Wali Kota Malang berharap pengelolaan keuangan Pemkot Malang semakin akuntabel dan sistematis.
Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengatakan, opini WTP atas LHP laporan keuangan ialah kewajiban pemerintah. Bukan lagi semata capaian prestasi.
“Dengan mengubah sudut pandang ini, saya berharap pengelolaan keuangan daerah Pemkot Malang bisa semakin akuntabel dan sisematis,” seru orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024).
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyebutkan, WTP yang diberikan kepada Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati bukan semata sebuah penghargaan. Namun sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua unsur pemerintahan.
“Tujuannya untuk bisa menjalankan semua kewajiban dalam pertanggung jawaban keuangan di daerah masing-masing,” terang Wahyu.
Lebih lanjut, Wahyu juga menekankan, keberhasilan Kota Malang meraih WTP 13 kali berturut-turut menjadi sebuah standar Pemerintah Kota Malang. Khususnya dalam mengelola APBD dengan baik dan sesuai kebutuhan.
“Bagi Kota Malang yang sudah 13 kali berturut-turut, ini merupakan kebanggaan dan kewajiban tersendiri. Kita harus tetap konsisten melaksanakan pertanggung jawaban keuangan daerah dengan baik. Dan jangan lupa mempertahankannya, ” tegas pria ramah senyum itu.
Presiden Joko Widodo menekankan, WTP menjadi kewajiban untuk menggunakan uang negara secara baik.
“Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit dan diperiksa. Jadi sekali lagi, menggunakan dan menjalankan APBN dan APBD secara baik itu kewajiban. Dan kewajiban mempertanggungjawabkan dengan baik pula,” pungkasnya.
Sebagai informasi, acara ini dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Beserta jajaran menteri kabinet serta seluruh Gubernur, Wali kota dan Bupati se-Indonesia. (afi/ono)
