Batu, SERU.co.id – Kasus kecelakaan armada bus yang terjadi di Ciater Jawa Barat berimbas pada munculnya Surat Edaran (SE) Pj. Gubernur Jawa Barat terkait program Study Tour. Dalam SE tersebut tercantum imbauan agar pelaksanaan study tour agar tidak dilakukan di luar provinsi.
Beredarnya gambar salinan Surat Edaran dari Pj Gubernur Jawa Barat di sosial media itu sempat membuat pelaku wisata di kota Batu cemas. Pasalnya, banyak diantaranya yang sudah mendapatkan reservasi rombongan study tour dari beberapa sekolah yang ada di kawasan Jawa Barat.
Beruntung, sampai berita ini diturunkan, belum satupun biro perjalanan yang melaporkan pada wartawan media SERU.co, bila rombongan membatalkan perjalanannya.
“Sebenarnya masih ada sedikit cemas, khawatir kalau rombongannya batal datang. Soalnya kedatangan (rombongan) study tour sudah dipersiapkan dengan matang,” seru Yayuk, salah seorang pelaku wisata edukasi Kota Batu.
Diakui, Jawa Barat dan Jawa Tengah merupakan daerah yang potensial bagi kunjungan wisata di Kota Batu. Khususnya pelajar setingkat SMA/SMK yang biasanya datang ke kota Batu setelah melakukan kunjungan di perguruan tinggi di kota Malang. Tuntas melaksanakan studi kenal kampus, biasanya mereka melanjutkan perjalanan ke kota Batu untuk berwisata.
“Salah satunya ke wisata petik buah di seputaran Kecamatan Bumiaji, yang bisa dibilang termasuk sebagai wisata edukasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Firman, salah satu biro perjalanan wisata asal Bandung, Jawa Barat yang dihubungi Seru.co.id mengaku sempat terkejut pula dengan beredarnya SE Pj. Gubernur Jabar itu. Namun perjalanannya ke Malang dan Batu dalam pekan ini, tetap akan berjalan sesuai rencana. Karena sebelum kejadian, dirinya sudah melakukan reservasi untuk transportasi dan akomodasi.
“Kami hanya perlu meyakinkan pada pihak sekolah, bahwa armada transportasi yang digunakan masih baru dan terjamin keamanannya,” tukasnya.
Terkait hal ini pula, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim yang juga Pj Wali Kota Batu, Dr Aries Agung Paewai SSTP MM buka suara. Meskipun tidak melarang, ia meminta pihak sekolah harus membuat Standar Operasional Prosedure (SOP) tentang pengawasan seluruh rangkaian kegiatan. Termasuk sampai pada transportasi yang layak jalan dan driver yang berkompeten.
“Kondisi kendaraan yang digunakan harus layak jalan, sesuai hasil pemeriksaan oleh dinas perhubungan setempat termasuk kondisi kesehatan sopir,” pungkasnya. (dik/mzm)
