Malang, SERU.co.id – Dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Malang tentang penyampaian pendapat terkait Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Malang 2023. Pj Wali Kota Malang menyampaikan akan membuat skenario dalam upaya mengatasi permasalahan Pasar Blimbing dan Pasar Gadang. Sejauh ini, upaya komunikasi serta tahapan penyelesaian telah dilakukan oleh Pj Wali Kota Malang, baik kepada pihak di Pasar Gadang, Blimbing hingga PT Karya Indah Sukses (KIS).
Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM menyampaikan, tahun ini ditargetkan sudah ada keputusan dan skenario. Hal ini sebagai jawaban permasalahan untuk Pasar Blimbing dan Gadang.
“Sudah, saya sudah komunikasi, sudah ketemu, kami sepakat untuk menindaklanjuti dan kami juga beri tenggat waktu. Karena semakin lama melihat tempatnya sudah tidak layak, saya meminta tahun ini sudah ada satu keputusan dan skenarionya,” seru Wahyu Hidayat, Selasa (30/4/2024).
Pria nomor satu di jajaran Pemkot Malang ini menyampaikan, Perjanjian Kerja Sama (PKS) belum dilanjutkan. Ia menilai, sebelum dilanjutkan perlu penclearan tanggung jawab masing-masing pihak.
“Belum, sebelum kita lanjutkan saya ingin mengetahui dulu progresnya, jadi ada tanggungjawab masing-masing. Tanggungjawab pihak satu dan pihak dua, jadi ini harus kita clearkan, dimana permasalahannya,” terangnya.
Baca juga: Pemkot Malang Janjikan Subsidi BBM, Evaluasi Bus Sekolah Hidupkan Kembali Angkot
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandina Kartika menegaskan, tidak ada penolakan dari masyarakat, mereka hanya butuh ketegasan dan keseriusan. Selain itu, pedagang hanya meminta agar pembangunan pasar tradisional tidak dilakukan oleh pihak ketiga (PT KIS).
“Terkait pasar (Blimbing dan Gadang), sebagaimana disampaikan beberapa fraksi tadi, sebenarnya dibutuhkan keseriusan dan ketegasan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tidak ada penolakan, hanya saja permintaan pedagang satu, pembangunan pasar tradisional jangan dipihak ketiga, namun dikelola oleh Pemkot (Malang),” ucap Bli Made, sapaan akrabnya, Selasa (30/4/2024).
Sebagai informasi, permasalahan pasar disampaikan oleh beberapa fraksi dalam penyampaian pendapat terkait Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Malang 2023. Lebih lanjut, hasil catatan dan pokok rekomendasi akan dibacakan pada Senin (6/5/2024). Selain itu, diketahui jabatan Pj Wali Kota diperpanjang oleh Gubernur setiap 3 bulan pasca evaluasi (Oktober-Desember 2023, Januari Maret 2024, April-Juni 2024). (ws11/rhd)
