Komisi D DPRD Bersama Dinkes RDP dengan RS Hermina, Minta Perkuat Sistem Informasi

Komisi D DPRD Kota Malang saat RDP meminta RS Hermina perkuat sistem informasi. (ist) - Komisi D DPRD Bersama Dinkes RDP dengan RS Hermina, Minta Perkuat Sistem Informasi
Komisi D DPRD Kota Malang saat RDP meminta RS Hermina perkuat sistem informasi. (ist)

Malang, SERU.co.id – Komisi D DPRD Kota Malang bersama Dinas Kesehatan gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan Rumah Sakit (RS) Hermina. Rapat tersebut diadakan seiring ramainya pemberitaan dugaan penolakan pasien oleh RS Hermina. RS Hermina diminta perkuat sistem informasi dan optimalkan manajemen.

Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, ada berbagai hal yang patut dievaluasi. Khususnya dalam dunia pelayanan kesehatan.

Bacaan Lainnya

“Berdasarkan hasil diskusi, secara khusus kami berikan evaluasi terhadap Rumah Sakit Hermina. Begitu juga rumah sakit lainnya secara umum. Kami minta untuk mengatur manajemen agar bisa optimal,” seru Mia, sapaan akrabnya, Rabu (20/3/2024).

Baca juga: RS Hermina Bantah Adanya Penolakan, Begini Kesaksian Relawan dan Keluarga Korban

Lebih lanjut, Amithya menekankan, penolakan pasien (dugaan) di rumah sakit di Kota Malang tidak boleh terulang kembali. Komisi D DPRD Kota Malang sudah memberikan berbagai rekomendasi, termasuk membangun Sistem Informasi Kesehatan.

“Dimana didalamnya terdapat akses yang mudah bagi masyarakat. Kalau sistem itu ada, nantinya masyarakat akan tahu mana rumah sakit yang penuh. Begitu juga rumah sakit yang kosong, juga untuk kebutuhan ambulans dan lain sebagainya,” terang Mia.

Komisi D, Dinkes Kota Malang dan RS Hermina. (ist) - Komisi D DPRD Bersama Dinkes RDP dengan RS Hermina, Minta Perkuat Sistem Informasi
Komisi D, Dinkes Kota Malang dan RS Hermina. (ist)

Menurutnya, Sistem Informasi Kesehatan ini sudah berjalan dengan baik di berbagai kabupaten/kota. Dengan begitu, kasus penolakan pasien tidak akan terulang kembali pada masa mendatang.

“Tentunya kita tidak ingin kondisi ini terulang, sehingga rekomendasi kita soal Sistem Informasi Kesehatan harus segera ditindaklanjuti. Komisi D DPRD Kota Malang sudah memberikan berbagai rekomendasi dalam bidang kesehatan. Termasuk juga memperjuangkan Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat di Kota Malang,” bebernya.

Baca juga: Wali Kota Malang Apresiasi RS Hermina Baksos Operasi Gratis MOW dan Bibir Sumbing

Dikatakannya, kejadian di RS Hermina terjadi salah satunya karena rekomendasi Komisi D DPRD Kota Malang tidak kunjung ditindaklanjuti. Pihaknya berharap, kejadian tersebut menjadi pembelajaran bagi semua orang. (afi/rhd)

disclaimer

Pos terkait