Malang, SERU.co.id – Akademisi dan masyarakat sipil Malang Raya untuk reformasi jilid 2 keluarkan pernyataan Seruan Luhur terkait krisis keteladanan, etika, hukum dan multidimensi. Para peserta aksi merasa kecewa atas runtuhnya etika dan diamnya para pimpinan bangsa, khususnya menjelang Pemilu 2024. Pernyataan tersebut disampaikan di Alun-alun Tugu Kota Malang, depan gedung DPRD Kota Malang, Senin, (5/2/2024).
Pimpinan seruan luhur, Dr Purnawan D Negara SH MH mengatakan, etika merupakan basis fundamental dalam proses terbentuknya suatu bangsa. Dan merupakan suasana kerohanian bagi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Runtuhnya etika berbangsa, maka akan membawa akibat pada runtuhnya bangsa tersebut.
“Etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab dan menjaga kehormatan sebagai warga bangsa. Namun saat ini, telah terjadi gejala kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, tampak pada praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan,” seru Pupung, sapaan akrab Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama tersebut.
Baca juga: Pengerjaan Molor, Kontraktror Jembatan Tlogomas Didenda Rp43 Juta per Hari
Lebih lanjut, mendekati hari H Pemilu, kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis dan menggerus Demokrasi Indonesia. Keadaan diperparah dengan rendahnya sikap kenegarawanan, mulai dari Presiden, Mahkamah Konstitusi, bahkan para Ketua Partai serta para Capres dan Cawapres.
“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan secara terang-terangan berpolitik praktis dalam Pemilu mengatasnamakan hukum (undang-undang). Padahal sesungguhnya di atas hukum ada Etika Moral,” tegas Pupung.
Mencermati Tap MPR RI No.VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, tetapi saat ini kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa. Situasi ini menjadi suar tanda bahaya bagi krisis keteladanan dan kenegarawanan pemimpin negara, pemimpin bangsa dan pemimpin masyarakat. Hingga berujung pada ambruknya sistem demokrasi dan hukum.
Untuk itu, Akademisi dan Masyarakat Sipil Malang Raya menyerukan Seruan Luhur:
- Mendesak Pemimpin Negara, Pemimpin Bangsa, dan Pemimpin Masyarakat untuk memberikan keteladanan etika/moral dan praktik kenegarawanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- Menuntut para Pemimpin Partai Politik, Para Capres-Cawapres, para Calon Legislatif untuk berpolitik secara santun mengedepan etika dan budaya malu;
- Menuntut Presiden beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan. Dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis;
- Menyeru Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk tidak diam membisu agar selalu aktif mengkoreksi. Sebagai fungsi jalannya demokrasi dan justru tidak menyanderanya untuk kepentingan partainya, golongannya, atau pribadinya;
- Mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat pemilu yang Jurdil dan berani mengawasinya. Guna memperolah pemerintahan dengan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat;
- Menyerukan kepada seluruh Rakyat Indonesia untuk mempertahankan dan mencari sisa-sisa nilai etika kehidupan berbangsa pada diri kita masing-masing, yang kita punya. Hal ini guna kemartabatan Bangsa Indonesia di tengah rendahnya martabat dan keteladanan para Pemimpin Negara, Pemimpin Bangsa, dan Pemimpin Masyarakat.
(ws10/rhd)
