Suryo berharap, anggaran yang dialokasikan untuk saluran lebih ditingkatkan. Karena, kerap ditemui saluran material harga murah, yang berakibat pada hancurnya bangunan sebelum 3 bulan.
“Dan pemerintah ketika bikin saluran tolong jangan nge-pres anggaran seperti pakai batu sungai dan dicor dengan material yang lebih murah. Begitu dicor semua, 2-3 bulan hancur dibongkar bagestingnya,” timpal Suryo.
Terkait bak kontrol yang jaraknya cukup jauh, Suryo mengungkapkan, hal ini tidak efektif bagi petugas kebersihan dalam membersihkan sampah.
“Disini kalau buat trotoar itu pelit. Baru 30 meter nemu bak kontrol, sehingga tidak mungkin orang membersihkan sampah dan kotoran ini dengan radius sekian meter, ini terlalu jauh. Sedangkan, di Surabaya bak kontrol itu ada di setiap 3-5 meter,” ungkap Suryo.
Suryo menambahkan, dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut menjadi tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mengingat, sejauh ini banyak ditemui pekerja honorer yang dalam pembiayaan dinilai tidak efisien.
Baca juga: Pj Wali Kota Malang Inspeksi Kesiapan Aparatur dan Fasilitas Layanan Publik Disdikbud
“Dalam hal ini, ada dinas PUPR yang menaungi pekerjaan berat ini tidak bisa pakai honorer harian, minimal borongan dengan biaya tertentu. Selama tidak menyalahi aturan,” terang Suryo.
Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengatakan, terdapat penyelesaian master plan drainase. Mulai tahun 2023 oleh Pemkot Malang melalui beberapa tahapan.
