Malang, SERU.co.id – Ahmad Irawan, caleg DPR RI dari Partai Golkar yang mencalonkan diri dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu tidak ingin terjebak hanya menyampaikan janji janji politik dalam kampanyenya.
“Pasti lah banyak waktu untuk bertemu pendukung. Sosialisasi, paparan program, visi misi dan lainnya. Itu sudah pasti dilakukan, tapi jangan lupa, berikan edukasi politik. Itu yang dibutuhkan saat ini,” ungkap Ahmad Irawan, dirilis dari JatimTimes.
Diakuinya, semangat dan cita-cita setiap calon anggota legeslatif (Caleg) mulai tingkat kota/kabupaten, provinsi dan tingkat pusat pasti sama. Yaitu bisa lolos ke gedung dewan berikutnya bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Untuk anggota DPR RI tugas pokok dan fungsinya yaitu Menyusun Prolegnas atau Program Legislasi Nasional. Menyusun dan membahas RUU (Rancangan Undang-Undang). Menerima RUU yang diajukan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).
Berikutnya membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden maupun DPD dan Menetapkan UU bersama Presiden. Nah saat masa kampanye seperti sekarang ini, sesungguhnya setiap Caleg memiliki peran lebih penting lagi untuk mengawal pesta demokrasi.
Yaitu, memberikan edukasi atau pendidikan politik pada masyarakat, relawan maupun tuim suksesnya. Artinya saat caleg bertemu masyarakat tak sekedar menyampaikan janji politiknya saja. Perlu ada muatan lain yang bersifat memberikan pendidikan politik.
Kata politikus muda Partai Golkar yang berprofesi sebagai kurator dan penasehat hukum, pendidikan politik menjadi sebuah keharusan yang wajib disampaikan caleg saat berkampanye. Tak terkecuali bagi tim suksesnya harus melakukan hal serupa. Yaitu menyampiakan pendidikan politik juga pada masyarakat.
Menurut dia, kesempatan bertatap muka langsung dengan masyarakat tak sebatas dipergunakan untuk menyampaikan strategi politik belaka dan untuk mendulang suara saja. “Warga ini sebenarnya masih banyak yang tidak tahu, seperti apa caleg saat nanti akhirnya benar mendapat kesempatan menjadi wakil rakyat di senayan,” urainya.
“Bagaimana mekanisme (kerja) nya, seperti apa menjaring aspirasi. Bagaimana alur dari sebuah penjaringan aspirasi hingga dirumuskan menjadi sebuah kebijakan,” tambah Ahmad Irawan. Menurutnya, ketidak pahaman masyarakat atas politik bisa menjadi bumerang bagi caleg.
Lantaran hal itu akan terpupuk terus menerus dalam waktu yang panjang. Hingga pada akhirnya muncul predikat kurang baik pada para anggota legislatif. Apalagi jika usulan/pendapat yang disampaikan masyarakat tak kunjung ada kejelasan atau bahkan tak terealisasinya.
“Misalnya, kita bertemu konstituen, banyak usulan soal kesejahteraan bidang pendidikan. Namun saat kita bertugas (sebagai anggota legislatif), kita ditugaskan di bidang lain, kesehatan misalnya. Nah disini lah yang butuh diberi pemahaman,” terang Irawan.
Kata Ahmad Irawan, agar para politisi tidak gampang mengumbar janji politik kekonstituen/masyarakat. Menurutnya, hal itu akan sangat berisiko bagi caleg yang bersangkutan, jika tak diimbangi dengan pemahaman yang matang.
“Ya kalau sekadar mendaftar program-program untuk menjadi janji politik itu mudah. Tapi disana seharusnya ada tanggung jawab moral yang harus dituntaskan, terutama bagi yang nantinya mendapat amanah menjadi wakil rakyat,” jelas Irawan.
Dinilai bahwa jika hal itu tidak diperhatikan dengan serius, akan berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para wakil rakyatnya termasuk pada partai. Untuk itulah edukasi politik menjadi hal yang perlu dilakukan bagi setiap caleg.
“Jadi jangan hanya bersosialisasi untuk mendulang suara saja, pesta demokrasi seharusnya bisa lebih dari itu. Mensukseskan pesta demokrasi bukan tanggung jawab negara, penyelenggara dan para peserta saja, namun juga masyarakat. Termasuk menciptakan pemilu yang berkualitas,” tandas Ahmad Irawan. (Adv/red/man)
