Malang, SERU.co.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang menerima anggaran Pilkada 2024 dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sebesar Rp32,6 miliar. Jumlah tersebut jauh dari pengajuan awal sebelumnya yang mencapai Rp37,4 miliar.
Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Malang, Abdul Allam Amrullah membeberkan, pada awalnya pihaknya tidak setuju dengan keputusan tersebut. Namun dengan melihat kemampuan Pemkab Malang, Bawaslu akan berlapang dada mengoptimalkan anggaran yang ada.
“Kami sebenarnya tidak sepakat, tapi kemampuan Pemkab segitu,” seru lelaki yang kerap disapa Allam itu belum lama ini.
Baca juga: Kerawanan Pemilu Kabupaten Malang Masuk Dalam Kategori Menegah Atas
Allam menyebutkan, dengan jumlah anggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Malang harus menekan pengeluaran. Dan memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak serta mengesampingkan kebutuhan yang tidak begitu mendesak.
“Secukup-cukupnya, nanti akan kami bagi proporsional dengan ketersediaan anggaran. Mana yang prioritas, mana yang less (tidak banyak) prioritas, mana yang tidak prioritas, mungkin nanti kami mengerjakan yang sangat prioritas,” tuturnya.
Dicontohkan Allam, kebutuhan paling pokok adalah operasional pengadaan, belanja honor, gaji pegawai, operasional perkantoran, koordinasi dan penguatan kelembagaan terkait sumber daya manusia (SDM). Dimana hal tersebut diprioritaskan agar pengawasan yang sudah menjadi tugas Bawaslu lebih optimal lagi.
Baca juga: Bawaslu RI Genap Berusia 14 Tahun, Ini harapan KPU Batu dan Bawaslu Batu
Sedangkan untuk prioritas yang harus dikesampingkan terlebih dahulu adalah penguatan SDM, terkait bimtek-bimtek kelembagaan, kemudian koordinasi kerja tahapan. Meskipun seharusnya lebih banyak dilakukan juga.
“Terus sosialisasi kepada masyarakat terkait pengawasan partisipatif itu juga hal yang penting,” tutur Allam.
Dikatakannya, semuanya akan dilakukan dengan menyesuaikan anggaran. Meskipun seperti itu, pihaknya akan terus melakukan pengoptimalan dalam kinerja yang dilakukan dalam kelancaran Pilkada 2024 mendatang.
“Kami belum tahu soal dampak, tapi kami punya tujuan untuk penguatan kinerja. Salah satunya penguatan kapasitas kelembagaan sumber daya manusia (SDM),” jelasnya. (wul/ono)
