Jakarta, SERU.co.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut menemukan transaksi janggal terkait dana kampanye salah satu peserta Pemilu 2024. Merespons hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menindak lanjuti.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, KPK akan menindaklanjuti temuan itu jika ada transaksi yang diduga hasil dari korupsi. Namun, ia menyampaikan jika pihaknya belum menerima LHA dari PPATK.
“PPATK akan mengirimkan hasil analisa transaksi mencurigakan ke KPK jika diduga berasal dari korupsi, atas hasil LHA (laporan hasil analisis) tersebut, KPK melakukan proses hukum,” seru Ghufron, Senin (18/12/2023) dikutip dari Kompas.
“Sejauh ini KPK belum menerima LHA dari PPATK,” sambungnya.
Sebelumnya, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyebut ada transaksi janggal yang diduga bersumber dari tambang ilegal dan aktivitas lainnya. Transaksi ini diduga untuk membiayai kampanye Pemilu salah satu peserta.
“Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Kenaikan lebih dari 100 persen,” ungkap Ivan.
PPATK mendapati hal ini dalam aktivitas rekening khusus dana kampanye (RKDK). Menurutnya, transaksi melalui RKDK seharusnya digunakan untuk keperluan elektoral, namu saat ini justru datar.
Baca juga: Sri Mulyani Akan Temui Mahfud MD Soal Transaksi Rp300 Triliun Pegawai Kemenkeu
“Rekening khusus dana kampanye untuk membiayai kegiatan kampanye politik itu cenderung flat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, Bawaslu mengaku sudah menerima laporan yang diberikan oleh PPATK. Pihaknya masih akan mendalami laporan itu dan menyampaikan hasilnya ke publik pada pekan depan. (hma/rhd)
