Malang, SERU.co.id – Sebanyak 135 keluarga peserta Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena) Malang Raya sudah tergraduasi dan keluar dari penerima bantuan sosial. Hal tersebut membuktikan jika target Presiden RI Joko Widodo agar di tahun 2024 angka kemiskinan ekstrem bisa terentaskan sudah mulai terlihat titik terang.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjelaskan, berdasarkan hasil data, ada 443 keluarga peserta Program PENA yang dibina sejak beberapa bulan lalu itu kini sudah mulai berkurang.
“Ya waktu awal ada 443 yang ikut, saat ini sudah graduasi. Mereka minta keluar dari bansos 135,” seru Risma, Selasa (31/10/2023) sore.
Baca juga: Risma Resmikan Klinik Usaha PENA untuk Entas Kemiskinan Ekstrem
Sehingga untuk bulan depan, 135 peserta PENA yang telah tergraduasi tersebut tidak lagi mendapatkan bantuan sosial (Bansos). Namun untuk 308 yang belum tergraduasi akan masih tetap mendapatkan bantuan.
“Jadi mulai bulan depan mereka tidak terima Bansos,” jelas Risma.
Risma menyebut, dari awal pembinaan, para peserta PENA itu hampir semua tidak memiliki surat ijin untuk setiap usaha yang mereka geluti. Namun, untuk kini hampir semua telah mengantongi surat perijinan guna mendukung usaha mereka.
“Saat itu mereka hampir semua tidak punya izin, hanya beberapa saja. Tapi sekarang 90 persen sudah miliki izin,” terangnya.
Baca juga: Entaskan Kemiskinan Ekstrem, Kemensos Luncurkan Dua Program Baru
Dikatakan oleh Risma, mengingat pentingnya pengelolaan keuangan dalam mengentas kemiskinan melalui program PENA ini, pihaknya akan menggandeng pihak terkait. Ini untuk memberikan pemahaman terkait pengelolahan uang kepada para peserta PENA.
“Nah itulah kemudian kita kerjasama dengan BI (Bank Indonesia) untuk memberikan literasi keuangan. Untuk bagaimana pengelolahan uang itu sehingga mereka bisa bertahan dan itu untuk pengembangan usaha dan masa depan mereka. Kita ajarkan mereka terkait asuransi pendidikan, asuransi pensiun, asuransi kesehatan, bagaimana tentang perencanaan keuangan kita bantu untuk kita ajari,” ucapnya.
Sedangkan untuk produk UMKM jenis kuliner, pihaknya juga bakal berkunjung ke BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), guna membantu perijinan para peserta.
“Makanan nanti mungkin kami akan ke BPOM untuk membantu proses izin untuk BPOMnya. Seperti itu,” bebernya.(wul/ono)
