Jakarta, SERU.co.id – Pj Wali Kota Malang Dr Ir Wahyu Hidayat, MM mengikuti rapat koordinasi dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di Istana Negara, Senin (30/10/2023). Presiden memberikan pengarahan terkait perkembangan situasi global dan potensi dampaknya ke Indonesia.
Wahyu mengatakan, ada tujuh instruksi yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada para kepala daerah yang hadir. Hal itu didasarkan pada perkembangan situasi global khususnya menyangkut dampak perang Rusia-Ukraina serta perkembangan konflik Israel-Palestina yang semakin meruncing. Presiden berpesan untuk mengantisipasi potensi dampak yang muncul dari konflik tersebut.
“Tadi saat rakor, Bapak Presiden memberi penekanan dampak konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina. Beliau harap semua mengantisipasi dampaknya, meskipun dua konflik itu jauh dari Indonesia tetapi tetap harus diantisipasi, khususnya terkait dengan kebutuhan bahan pangan,” seru Wahyu.
Baca juga: Peringatan Sumpah Pemuda, Pj Wali Kota Malang Ingatkan Peran Penting Pemuda
Dirinya menguraikan, instruksi tersebut mengenai pengendalian inflasi, intervensi pemerintah, memperkuat iklim investasi, intensifkan bantuan sosial, penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, dan sebagainya.
“Terkait instruksi Pak Presiden, ada 7 (tujuh) yang disampaikan, pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, intervensi pemerintah dalam menstabilkan harga, perkuat iklim investasi, intensifkan bantuan sosial, dukung program strategis nasional seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, serta hilirisasi produksi, mendukung stabilitas dan kondusifitas wilayah menghadapi Pemilu 2024,” ujarnya.
Wahyu menambahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian lebih memberikan arahan yang bersifat teknis. Khususnya terkait dengan sinkronisasi perencanaan dan keuangan pusat dengan daerah serta sasaran indikator nasional ke daerah.
Wahyu lantas menggaris bawahi terkait arahan Mendagri, menjadi tugas dari para Penjabat Kepala Daerah untuk melaksanakan.
“Sejalan yang disampaikan Bapak Presiden, Pak Tito lebih ke teknis nya. Intinya sinkronisasi perencanaan dan keuangan pusat dengan daerah, plus sasaran indikatornya. Nah ini jadi tugas saya (sebagai Penjabat Walikota) untuk menyusun RPJPD 2025-2045 dan RPJPD 2025-2029, karena timing yang tepat dengan berakhirnya RPJPN dan RPJMN habis di masa 2024,” ujarnya.
Baca juga: Pj Wali Kota Malang Bersama TPID Fokus Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Harga Beras
Wahyu menyatakan, kesiapannya menindaklanjuti instruksi Presiden dan arahan dari Mendagri itu. Menurutnya, langkah awal yang dilakukan adalah menyinkronkan poin-poin instruksi presiden sebagai sasaran indikator strategis di RPJPD dan RPJMD termasuk dengan perencanaan dan keuangannya.
“Secara prinsip saya akan tindaklanjuti apa yang jadi instruksi Pak Presiden dan arahan Mendagri dan saya siap mensukseskan apa yang jadi tugas saya sebagai Penjabat Wali Kota, langkah awalnya saya sinkronkan dulu dengan kebijakan daerah. Instruksi Presiden akan jadi sasaran indikator strategis yang tertuang di RPJPD dan RPJMD,” jelasnya.
Menindaklanjuti ini, Wahyu akan mengumpulkan seluruh jajaran Kepala perangkat daerah. Dirinya menginginkan sistem perencanaan yang diarahkan Mendagri ini dapat segera dilaksanakan oleh jajarannya.
“Hasil rakor ini akan saya sampaikan ke semua kepala perangkat daerah, saya harap bisa segera terealisasi sehingga menguatkan arahan bapak Mendagri tadi menciptakan sinkronisasi kebijakan antara pusat dengan daerah, ” tandasnya (ws8/rhd)
