Malang, SERU.co.id – Organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil Kabupaten Malang bakal dievaluasi, karena masih mencapai 60 persen dari yang ditargetkan meskipun jelang memasuki triwulan keempat tahun 2023. Hal tersebut dilakukan guna mendongkrak perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih jauh dari target.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, M Kholiq mengatakan, saat dievaluasi capaian PAD masih terhitung jauh dari target. Oleh sebab itu, pihaknya tengah berkomunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencari jalan keluar.
“Ini kan anggaran (target, red) PAD kita Rp1 triliun 25 miliar, sampai sekarang baru tercapai mungkin sekitar 60 persen. Ini hasil Banggar (Badan Anggaran) kemarin memang kita ke TAPD terkait untuk menggenjot di tiga bulan ini,” seru M.Kholiq, belum lama ini.
Baca juga: Kekeringan di Kabupaten Malang Meluas, 14 Desa Krisis Air Bersih
Kholiq menuturkan, jika berkaca di tahun sebelumnya, yakni 2022 lalu, guna mengejar target pendapatan, para OPD penghasil berhasil terkejar pada waktu yang mendekati penutupan tahun. Jika tahun ini akan sama, diharapkan capaian yang diraih akan jauh lebih baik.
“Seperti tahun 2022 lalu tercapai, sekarang kok masih jauh?. Memang ini sedang bareng-bareng menggenjot supaya tercapai,” terangnya.
Dirinya juga mengatakan, bakal melakukan evaluasi kepada potensi yang masih belum terkelola, seperti parkir insidentil. Dimana menurutnya, potensi tersebut merupakan potensi besar dalam menyumbang target PAD.
“Kita sedang usahakan dengan OPD, memang sering dipanggil oleh teman-teman komisi agar berinovasi, supaya potensi parkir bisa masuk semua karena sampai saat ini masih sangat kecil,” jelasnya.
Sebagai informasi, sesuai pada perubahan APBD 2023, target pendapatan daerah secara keseluruhan adalah Rp4,48 triliun. Di dalamnya, target PAD berada di angka Rp1,25 triliun. Sedangkan pendapatan lain dari pendapatan transfer yakni Rp3,16 triliun dan sumber dari pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp297,4 miliar.
Sementara itu, Bupati Malang, HM Sanusi mengaku, jika dilihat dari hasil pendapatan daerah ada penurunan pendapatan. Selain itu, Sanusi menyebut, mengingat pemasukan yang diperoleh berkurang sehingga ada pemangkasan juga pada anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), dimana mulanya Rp5 miliar kini menjadi Rp2,2 miliar saja.
“Kita lakukan efisiensi, ada pengurangan karena pendapatannya berkurang, sekitar Rp49 miliar,” jelasnya Sanusi.
Baca juga: Empat Bayi Terlantar di Kabupaten Malang, Satu Diantaranya Sudah Diadopsi
Dimana menurutnya, langkah tersebut dilakukan karena deadline dari PAD yang sudah mepet dan kemudian diprediksi tidak terjadi bencana kembali di wilayah Kabupaten Malang ini.
“Itu karena waktu sudah pendek dan diprediksi tidak terjadi bencana lagi, semoga. Mamin (makan-minum) juga dikurangi, kita efisiensi semua,” katanya.
Dirinya bakal terus melakukan evaluasi dan juga memanggil para OPD potensi penghasil yang belum terkelola secara optimal.
“Ini kita intenskan, evaluasinya nanti mereka diundang, OPD terkait (penghasil). Seperti dari karnaval dan sebagainya kita coba tertibkan,” ucap Sanusi. (wul/mzm)
