Malang, SERU.co.id – Situasi politik Pemilu 2024 sudah mulai menghangat, ditandai dengan pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg). Seorang Peneliti Senior memberikan opininya terkait bagaimana membangun citra politik dalam perspektif ekonomi.
Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB-UB), Joko Budi Santoso SE ME menyebutkan, agenda Pemilu 2024 akan berkontribusi sekitar 1,5-2 persen pada produk domestik bruto (PDB). PDB bersumber dari money injection peserta pemilu diantaranya belanja partai dan belanja Caleg. Di samping itu, pemerintah pusat melalui APBN menggelontorkan Rp76,6 Triliun untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 dan angka ini ditambah oleh APBD rata-rata sekitar Rp80 Miliar setiap kabupaten/kota.
“Pesta demokrasi ini akan menggerakkan perekonomian daerah melalui UMKM, percetakan, merchandise, serta logistik Pemilu,” seru Joko.
Joko, sapaan akrabnya mengatakan, selain itu fresh money dan Sembako yang merupakan bagian dari kampanye juga akan mendorong daya beli masyarakat. Namun, menurut Joko, Caleg harus lebih selektif dalam menggelontor biaya kampanye dengan memprioritaskan usulan masyarakat yang bersifat produktif. Seperti perbaikan infrastruktur jalan, dan bantuan alat produksi dan teknologi tepat guna bagi kelompok UMKM.
“Karena hal ini menjadi bagian investasi yang memiliki dampak jangka panjang bagi perekonomian,” ujarnya.
Joko juga menuturkan, sistem kampanye dengan mendekati komunitas dan kelompok masyarakat juga menjadi salah satu strategi yang efektif membangun citra politik dan menggaet suara pemilih. Lebih lanjut, pemerintah daerah juga akan memeperoleh peningkatan PAD melalu pajak reklame atas pemasangan baliho, banner, videotron, dan jenis APK lainnya. Joko berharap masyarakat semakin dewasa dalam berpolitik
“Saya berharap masyarakat lebih cerdas memilih, sehingga melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang amanah memperjuangkan dan mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat,” tukasnya. (dik/mzm)
