Batu, SERU.co.id – Poster bertuliskan ‘Dewanti harus mundur sebagai Wali Kota Batu, Titik Tidak Pakai Koma’, yang dibawa oleh pedagang Pasar Besar Kota Batu yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar (HPP) saat mengungkapkan aspirasinya ketika bertemu anggota DPRD Kota Batu, di Gedung DPRD, Selasa (3/3/2020).
Tulisan tersebut buntut dari ucapan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat meresmikan Pasar Sayur beberapa waktu lalu. Ia mengungkapkan jika Pasar Besar harus segera dibangun tahun 2021 mendatang. Jika pedagang tidak mendukung, wali kota mempersilahkan para pedagang berjualan di tempat lain.
Ketua HPP Kota Batu Faizi Rochmi, mengaku sangat kecewa, pasalnya belum ada pembicaraan sejak awal dan pemberitahuan dari Pemkot Batu. “Tapi ujuk-ujuk memberikan pernyataan yang tidak setuju harus keluar dan bahkan ada lagi diusir dari pasar. Hal yang baik sebetulnya untuk kita, tapi diawali dengan hal yang tidak baik dengan pernyataan itu,” keluh Fauzi.
Sebetulnya, pedagang ingin klarifikasi dan menunggu jawaban Dewanti setelah adanya pernyataan tersebut. Secara prinsip, memang demi kebaikan, tapi pembangunan harusnya sesuai aspirasi pedagang. Tapi selama ini belum ada komunikasi, belum ada rapat antar pedagang serta pemerintah. “Belum ada sama sekali komunikasi, kami menunggu klarifikasi jawaban wali kota usai pernyataannya memerintahkan pedagang berjualan ditempat lain jika pedagang tidak setuju adanya pembangunan,” geramnya.
Dia berharap pimpinan harus bijaksana, mengerti Pancasila, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. “Jangan berkoar-koar, gak ada apa-apa ujuk-ujuk pedagang menolak. Lha yang ditolak apa, disetujui apa kan gak ada. Kalau sudah komunikasi itu baru, baiknya bagaimana,” ungkapnya.
Bahkan, pihak dinas yang mewakili pemerintah tidak pernah memberikan pemberitahuan dan rencana pembangunan. “Malah pedagang yang gak mengerti diprovokasi. Kita ini (HPP), membawahi banyak pedagang, pasti butuh waktu untuk komunikasi. Karena kami tergabung dengan banyak latar belakang pendidikan yang berbeda serta usia muda hingga tua,” tandasnya.
Lalu, salah satu anggota HPP Kota Batu Choirul Huda, yang sangat esensial dalam kebijakan, tambah dia, pemimpin harus memakai sopan santun dan memiliki Akhlakul Karimah, maksudnya memanusiakan manusia. “Iso nguwongno uwong, itu yang paling prinsip. Undang-undang tertinggi yaitu etika, orang Indonesia harus beretika. Pedagang merasa tersakiti saat orang nomor satu mengatakan hal itu saat peresmian pasar sayur. Jangan pakai kata gitu, ingatlah mulutmu harimaumu,” kata Choirul.
Atas hal itu, pedagang mengaku sudah sangat muak dengan apapun kebijakan yang dilandasi dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan prinsip memanusiakan manusia. Kemudian, hasil dari diskusi di dewan kali ini merupakan titik awal, kedepan pedagang perlu berkomunikasi dengan seluruh unit pasar. “Komunikasi melibatkan seluruh teman-teman pedagang. Itu harus kalau tidak begitu akan jadi satu langkah keliru,” paparnya.
Kebijakan apapun dari pemerintah, lanjut Choirul, harusnya bisa menghargai keorganisasian yang ada dalam internal pasar terutama HPP. Karena HPP itu legal dan berbadan hukum yang berfungsi mewadahi unek-unek/keinginan apapun yang disampaikan oleh keseluruhan masyarakat pasar. “Sebab komitmen kami, pasar seluas empat sekian hektar tidak boleh dialihfungsikan. Pasar rakyat untuk rakyat, bukan untuk wisata, rest area dan lain-lain. Harus untuk rakyat,” tegasnya kembali.
Mengapa demikian, ekonomi sesungguhnya masyarakat daerah berada di pasar tradisional. Disana akan tumbuh satu nilai tradisi toleransi, saling gotong royong, dan kekeluargaan. Dari situ terbentuklah kultur tersebut.
Bahkan pedagang mengaku memiliki pengalaman pahit sejak 10 tahun silam semenjak pemerintahan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Dahulu pasar akan dibangun, namun dipihak swastakan yang justru merugikan masyarakat. “Padahal itu aset negara, pemerintah hanya mengelola, tentu diperuntukkan untuk rakyat. Tidak boleh diswastakan, pedagang khawatir kita disingkirkan dan pengelolaan diberikan pada swasta. Makanya dulu kami tidak setuju,” terangnya.
Karena itulah pedagang trouma, makanya langkah apapun, HPP harus berhati-hati. “Tidak asal yes no, yes no. Kami tak mau kecolongan. Kita sudah tak mau sluman slumun. Semangat kami bersama, pasar untuk rakyat,” tuturnya.
Ketua DPRD Kota Batu Asmadi mengatakan, jika pedagang memang mengeluh terhadap statement Walikota Batu yang terkesan mengusir pedagang jika tidak menyetujui revitalisasi Pasar Besar Batu tahun 2021. “Kami belum tahu semuanya. Nanti keluhan HPP tetap akan kami sampaikan kepada Walikota. Dalam waktu dekat, Asmadi bakal bertemu dengan wali kota dalam satu agenda khusus,” ucap politisi PDI Perjuangan ini.
Kemudian permasalahan adanya statment dari Ketua Komisi B DPRD Kota Batu Hari Danah Wahyono yang mendukung pernyataan wali kota. “Makanya kami akan mengumpulkan terlebih dahulu data dan bukti lalu dibicarakan dengan anggota DPRD yang bersangkutan. Jika menyalahi kode etik dan kesopanan, akan kami berikan sanksi tersendiri,” tegas Asmadi.
Asmadi berharap pedagang bisa bersabar sembari menunggu keterangan langsung dari wali kota serta Ketua Komisi B. (rka)
