Pemeintah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 11 hingga 25 Januari 2021 di Jawa-Bali. PPKM berbeda istilah PSBB yang lebih akrab didengar. Lalu, apa beda dari keduanya? Terdapat 4 perbedaan utama antara PSBB dan PPKM, seperti dilansir dari akun Pemprov Jawa Timur:
Wali Kota Blitar, Santoso mengungkapkan, Pemerintah Kota Blitar siap mengikuti arahan dan instruksi pemerintah pusat untuk kembali menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021.
Pelaksana Tugas Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengusulkan kepada pemerintah pusat agar Kota Surabaya tidak masuk pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyusul angka kasus Covid-19 di daerah setempat turun.
Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim menyatakan, Gresik akan mendukung dan mengikuti kebijakan pemerintah pusat untuk memberlakukan PSBB mulai 11-25 Januari 2021. “Kami memantau perkembangan data kasus Covid di Gresik yang akhir akhir ini semakin tinggi. Dari pantauan saya sejak tanggal 3,4,5,6 dan 7 Januari 2021, jumlah kasus Covid bertambah dua kali lipat dibanding yang sembuh,” katanya, usai memimpin rapat dengan Satgas Covid-19, Kamis (7/1).
Menindaklanjuti Instruksi Mendagri No 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Malang Raya menggelar Rapat Koordinasi pembahasan PSBB.
Pemerintah mengumumkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali berlaku mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Keputusan pemberlakuan PSBB selama 14 hari ini guna menekan penularan covid-19 yang makin melonjak tajam.
Pemprov Jatim menyiapkan sejumlah langkah antisipasi peningkatan kasus Covid-19. Salah satunya mempertimbangkan format Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jatim.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi mulai Senin (26/10/2020) hingga 8 November 2020. Dalam siaran pers PPID DKI Jakarta menyatakan, keputusan ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan angka positif covid-19.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
