Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan terbaru terkait ketentuan pelaku pidana pajak. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan yang diteken pada 12 Desember 2022 lalu.
Dengan bertambahnya kecanggihan teknologi informasi di zaman sekarang ini, semua pelayanan manual secara bertahap dialihkan ke sistem online. Bahkan saat pandemi sekarang ini, sistem online bermanfaat mengurangi resiko penyebaran virus Covid-19.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
