Wali Kota Malang Dorong ASN untuk Belanja Produk UMKM Lokal

Pelaku usaha sedang dibekali pengetahuan cara menggunakan aplikasi belanja dalam memasarkan produk UMKM. (ist) - Wali Kota Malang Dorong ASN untuk Belanja Produk UMKM Lokal
Pelaku usaha sedang dibekali pengetahuan cara menggunakan aplikasi belanja dalam memasarkan produk UMKM. (ist)

Malang, SERU.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang intens membangun ekosistem berbasis ekonomi kerakyatan. Salah satunya dengan memberdayakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi konsumen dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di wilayah Kota Malang.

Wali Kota Malang, Sutiaji berupaya mengkomunikasikan hal tersebut dengan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) dan Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Sehingga apa yang dilakukan Pemkot sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bacaan Lainnya

“Saya sudah komunikasi dengan BPK dan Korsupgah KPK, bahwa ini kan belanja untuk dirinya sendiri. Tapi supaya dia belanja pada ekonomi mikro, naungannya jelas. Kemarin BPK sama Korsupgah KPK sudah minta dan koordinasi untuk menentukan itu,” seru Sutiaji, Rabu (25/01/2023).

Dalam mewujudkan rencana ini, jumlah anggaran belanja yang dikeluarkan ASN untuk produk UMKM disesuaikan dengan tingkat upah masing-masing golongan.

“Bisa jadi nanti untuk besaran yang diterimanya Rp 500 ribu, Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Itu sesuai dengan TPP yang diterima untuk kebutuhan dasar,” tambah Sutiaji.

Lebih lanjut, Kepala Diskoperindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menjelaskan, tugas ini semakin mudah dengan adanya instrumen pendukung, yakni hadirnya aplikasi ‘Malpro’ yang bisa diakses melalui platform website maupun aplikasi Android.

“Iya jadi ASN belanja UMKM itu menggunakan aplikasi belanja. Seperti aplikasi pesan online. Misalnya kita mau ke Pasar Blimbing untuk belanja beras, nah itu ASN wajib beli disana,” ujarnya

Semakin siapnya support system untuk memuluskan transaksi antara pelaku UMKM dengan ASN sebagai pembeli, akan menjadi indikator keberhasilan sistem ekonomi kerakyatan yang diharapkan bisa berhasil di Kota Malang. Penyempurnaan aplikasi belanja produk UMKM ini direncanakan selesai hingga 2 bulan ke depan.

“Harapannya nanti dengan aplikasi ini ASN harus belanja di pasar rakyat,” imbuh Eko. (ws7/rhd)


Baca juga:

Pos terkait