Disusun Oleh: Muhammad Riqi
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang
UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha di Daerah adalah sebuah Undang-Undang yang memberikan peraturan mengenai cipta kerja dan kemudahan beusaha di daerah. UU ini memberikan kemudahan untuk melakukan investasi dan memberikan insentif untuk daerah dengan kondisi ekonomi yang sulit.
UU Cipta Kerja adalah Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan dan kemudahan berusaha di Indonesia. UU Cipta Kerja memberikan insentif bagi perusahaan yang melakukan investasi di Indonesia seperti pengurangan pajak, fasilitas perizinan, dan jaminan finanasial.
Lalu kenapa UU Cipta Kerja disebut juga sebagai UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK)? Sebagai otoritas, OJK mempunyai wewenang penuh untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen dalam industry jasa keuangan. Selain itu, OJK juga bertanggung jawab terhadap pemberian izin usaha serta memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan pelanggaran.
UU Cipta Kerja akan mebrikan kemudahan berusaha di daerah, sehingga akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Konsekuensinya, daerah akan memiliki lebih banyak lapangan pekerjaan, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) daerah akan meningkat, dan ksejahteraan masyarakat daerah akan meningkat.
Dalam UU Cipta Kerja, terdapat beberapa hal yang dpat memberikan dampak positif dan negative bagi pelaku usaha di daerah. Pertama, UU Cipta Kerja akan memberikan kemudahan untuk melakukan investasi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini akan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mendirikan binisnya di berbagai daerah dan meningkatkan daya saing bisnis mereka. Kedua, UU Cipta Kerja juga akan memberikan insentif kepada pelaku usaha yang memilih untuk berinvestasi di daerah tertentu. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi local dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Akan tetapi, adanya insentif juga dapat menimbulkan persaingan ketat antar pelaku usaha untuk mendapatkannya. Ketiga, sebagian besar aturan yang ada dalam UU Cipta kerja bertujuan untuk mempermudah proses bisnis dan memberikan kepastian Hak.
UU Cipta kerja adalah sebuah Undang-Undang yang memberikan bebagai kemudahan dalam melakukan usaha di Indonesia, termasuk di daerah. Dengan adanya, UU Cipta Kerja, diharapakan akan semakin meningkatkan daya siang Indonesia dalam bidang ekonomi global.
Namun, selain memberikan dampak positif, ada juga beberapa dampak negative yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu dampak negatifnya adalah masalah penyimpangan yang sering terjadi dalam penerapan UU Cipta Kerja. Selain itu, dengan memberikan berbagai kemudahan untuk pelaku usaha, UU Cipta Kerja juga dikhawatirkan aan membuka peluang bagi para pelaku bisnis korupsi dan penipuan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu lebih waspada dalam mengawasi penerapan UU Cipta Kerja agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang berpotensi merugikan masyrakat.
UU Cipta Kerja telah diterbitkan dengan tujuan untuk mempermudah berbagai kegiatan usaha di Indonesia, khususnya di daerah. Namun demikian ada beberapa dampak positif dan negative yang perlu dicermati. Dari sisi positif, UU Cipta kerja juga memberikan insentif fiscal dan non-fiscal yang menguntungkan bagi para pelaku usaha. Di sisi lain, ada beberapa anggapan negative terkait dengan UU Cipta Kerja. Salah satunya, adalah anggapan bahwa UU Cipta Kerja hanya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha tertentu saja, seperti para konglemerat atau perusahaan besar. Anggapan ini tentu saja tidak benar, karena UU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi semua pelaku usaha, baik besar maupun kecil.
Pada akhirnya, UU Cipta kerja dan kemudahan berusaha di daerah memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka. Selain itu, memberikan insentif fiscal dan non-fiscal yang dpat mendukung pelaku usaha agar mampu bersaing dengan negra-negara lain. Oleh karena itu, UU ini sangat penting untuk mendorong perekonomian Indonesia. Pemerintah daerah diberikan lebih banyak otoritas untuk mengatur dan memberikan insentif kepada pelaku usaha. Dalam UU Cipta Kerja juga ditentukan bahwa seluruh lapangan pekerjaan wajib dibuka untuk masyarakat, termasuk lapangan pekerjaan di sector public. Hal ini akan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat, dan membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia.
Baca juga:
- Seluruh Jemaah Haji Indonesia Tiba di Makkah, Siap Jalani Wakuf di Arafah
- Satu WNI Meninggal di Gurun Makkah, Dua Lainnya Diselamatkan Usai Coba Masuk Secara Ilegal
- 541 Atlet KONI Kota Batu Lolos Mengikuti Porprov IX Jatim 2025
- KONI Batu Bakar Semangat Tanding Atlet Lewat Character Building
- Pemkot Malang Tak Kuasa Hadapi Alih Fungsi Lahan Pertanian Terdesak Perumahan
