Malang, SERU.co.id – Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji menyampaikan jawaban atas pertanyaan Fraksi DPRD Kota Malang tentang Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ranperda Penyelenggaraan PTSP), dalam agenda Rapat Paripurna, Rabu (9/11/2022).
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Sutiaji menyampaikan, terkait grand design soal perizinan di Kota Malang agar lebih efektif dan efesien. Dimana hal tersebut dapat terpenuhi secara terintegrasi melalui sistem elektronik.
“Sejalan dengan hal tersebut, Pemkot Malang saat ini telah melaksanakan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA). Serta menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu berbasis elektronik melalui aplikasi Si-Ozol,” seru Sutiaji.
Sutiaji juga menjelaskan tentang model yang digunakan dalam membangun birokrasi pola perizinan yang masih prosedural. Meskipun hal itu sudah memasukkan unsur digital.
“Untuk pelayanan perizinan berusaha, norma, standar, prosedur dan kriteria telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk pelayanan non perizinan, Pemkot Malang terus berupaya menyederhanakan prosedur perizinan melalui pelayanan terpadu,” imbuhnya.
Sebagaimana amanah dari Undang-Undang Ciptakerja, Ranperda ini sebagai perwujudan adanya payung hukum di Kota Malang. Setidaknya ada sekitar 200 total perizinan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemkot Malang.
“Itu artinya, kita terus menerus mendorong supaya mempermudah masyarakat untuk berwirausaha dan berinvestasi di Kota Malang. Maka harapannya dengan kemudahan perizinan ini ada penguatan optimalisasi potensi investasi,” katanya.
