Kabupaten Malang, SERU – Bupati Malang Drs HM Sanusi MM mendampingi Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal (PDTT), Abdul Halim Iskandar, dalam kunjungan kerjanya di Eko Wisata Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Sabtu (28/12/2019).
Turut hadir anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil Malang Raya, Gus Ali, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dapil Malang Raya, Khofifah dan Hikmah Bafatih, Ketua dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Malang, Kepala OPD dan jajaran Forkompimda, serta para camat dan kades se-Kabupaten Malang, para pendamping desa dan pertukaran pelajar Indonesia-Australia.
foto bareng penari Saman asal kec. Gondanglegi
Semangat juang dan tekad warga serta Pemerintah Desa (Pemdes) Sanankerto layak diacungi jempol dan harus ditiru oleh desa-desa yang lain. Buktinya, desa yang terletak di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ini, memiliki destinasi ekowisata yang luar biasa indah. Dengan potensi sumberdaya alam serta didukung dengan sumberdaya manusia yang ada, kini desa Sanan Kerto menjadi salah satu rujukan bagi wisatawan lokal dan asing untuk berlibur.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Sanankerto, H. Mohammad Subur, menceritakan bagaimana perjuangan dan ikhtiar untuk menjadikan ekowisata Boon Pring Andeman hingga seperti sekarang. “Perjuangan kami ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak bisa dengan ucapan abrakadabra langsung jadi. Ini butuh waktu dan proses yang lama,” cerita ihwalnya.
Awalnya pada tahun 2015, mereka mulai menangkap trend wisata yang tengah populer saat itu. Hutan bambu yang ada hanya sebagai lahan konservasi air untuk irigasi. Lalu dikembangkan layanan ekowisata, dimana fungsi konservasi tetep ada, namun masyarakat mendapatkan nilai lebih dari adanya pariwisata. “Namun sekarang, maaf bapak menteri kalau boleh kami sedikit sombong, Desa Sanankerto tidak butuh bantuan,” bangga Abah Subur, sapaan akrabnya orang nomor satu di Desa Sanankerto ini, yang sontak mendapat applaus.
Terkait hal ini, Menteri PDTT, Abdul Halim Iskandar, menyambut gembira dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Desa, jajaran dan masyarakat Desa Sanankerto, karena telah berhasil menjadi desa yang mandiri. “Terimakasih Pak Kades. Itulah yang namanya desa mandiri,” apresiasi Abdul Halim.
Disebutkan Halim, meski sudah menjadi desa mandiri, namun aksesnya masih terlihat sempit. Merespon hal ini, Mendes PDTT memerintahkan Pemprov Jatim untuk menggunakan anggarannya dalam perluasan akses. “Kebetulan ada anggaran, bukan di Kementerian Desa, tapi di APBD Propinsi Jawa Timur. Ini nanti ditugasi ngambakno dalan (melebarkan jalan, red), emboh pirang senti sing penting dalane tambah ombo (tidak tahu berapa senti yang penting jalannya semakin lebar, red),” perintahnya, yang disambut tepuk tangan.
Anggaran dimaksud peluangnya ada di tahun 2021. Menurutnya, BUMdes seperti Boon Pring Andeman harus terus disuport. Sebaliknya, BUMDes yang terus drop tidak perlu dipaksakan, namun perlu dievaluasi menyeluruh, mulai dari pengelolanya, dasar perencanaannya dan target pencapaian harus dievaluasi.
“Pada prinsipnya, barang yang sudah bagus itu harus terus disuport agar semakin bagus. Yang belum bagus diupayakan terus bisa menjadi bagus. Yang sudah tidak bisa bangkit ya sudah, biarkan aja. Itu pasti ada sesuatu yang jadi problem. Tanpa evaluasi total, disuport berapapun akan tetap sulit berkembang,” bebernya.
Selain melihat langsung, kunker Mendes PDTT untuk verifikasi vaktual. Hasilnya, BUMDes Sanankerto sebagai salah satu BUMDes yang produktif. “Beberapa hari yang lalu saya minta kepada para Dirjen di Kementerian Desa, BUMDes yang produktif se-Indonesia ada berapa? BUMDes yang mulai produktif ada berapa? BUMDes yang bisa dikembangkan lebih produktif ada berapa? Nah ketika memaparkan, salah satu BUMDes yang produktif dan menjadi prioritas perhatian Presiden itu BUMDes Boon Pring,” terang Halim.
Dengan terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, tak hanya desa mandiri, namun juga menjadikan desa surga. Yaitu desa dengan semua kebijakan dari, oleh dan untuk warga. Jika proses demokrasi desa berjalan baik, maka situasi menjadi kondusif. “Di situlah implementasi Pancasila dari sila pertama sampai kelima akan bisa diwujudkan di dalam keguyuban masyarakat desa,” tandasnya. (aan/rhd)
