Malang, SERU.co.id – Mengenai kebijakan peralihan subsidi BBM oleh pemerintah pusat, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan, hal tersebut merupakan pilihan sulit.
Kapolri mengatakan, peralihan subsidi BBM ini merupakan hal yang tidak mengenakan, namun harus tetap dilakukan. Bagaimana tidak, kebijakan tersebut beriringan dengan tingkat inflasi secara nasional yang menyentuh angka 4,9 persen.
“Dengan adanya kebijakan ini, tentunya kita harus siap-siap. Ada kemungkinan meningkat (inflasi) walaupun secara hitungan kemungkinan sekitar satu persen. Namun, kita akan lihat, kedepannya,” seru Sigit, saat memberikan Pidato Kebangsaan di salah satu Perguruan Tinggi di Kota Malang, Rabu (7/9/2022).
Meskipun peralihan tersebut dilakukan, dirinya mengaku, pemerintah terus berupaya untuk melindungi masyarakat. Khususnya dari gejolak ekonomi global dengan memberikan subsidi dari APBN.
“Pemerintah sebenarnya tetap memberikan subsidi. Tapi kemudian subsidi tersebut dikurangi dan digeser, agar subsidi itu bisa disalurkan kepada yang tepat sasaran,” imbuhnya.
Seperti disampaikan, alokasi awal untuk subsidi BBM, pemerintah menyediakan dana sebesar Rp152,5 triliun. Namun alokasi tersebut berubah sebesar tiga kali lipat menjadi Rp502,4 triliun.
“Begitu aktivitas masyarakat meningkat, maka naik lagi kebutuhannya menjadi Rp698 triliun, ini buat ngurusi subsidi BBM saja. Seiring kenaikan harga minyak mentah dunia dan peningkatan konsumsi BBM bersubsidi,” terang Kapolri.
