Upaya ini dapat disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio. Presiden menyebut, pembangunan infrastruktur bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional.
Agenda yang ketiga adalah penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. Jokowi menyebut, pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal harus terus dijamin dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu.
“Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga peradilan,” tegasnya.
Selain itu, presiden menegaskan pemberantasan korupsi terus menjadi yang diutamakan. Ia menyinggung soal kasus korupsi besar seperti ASABRI, Jiwasraya, dan Garuda yang berhasil dibongkar.
Selanjutnya, Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan digitalisasi ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia segera naik kelas. Program bantuan pendanaan murah akan terus dilanjutkan oleh pemerintah. Serta, anggaran negara yaitu APBN APBD harus diperuntukan bagi produk dalam negeri.
Agenda yang terakhir adalah pembangunan ibu kota baru, Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi menegaskan, pembangunan IKN bukan hanya untuk para ASN, namun juga bagi inovator dan para wirausahawan.
“(IKN) bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk ikut berpartisipasi,” terangnya.
- Wali Kota Malang Tinjau Lapak Hewan Kurban Pastikan Bebas Penyakit Jelang Iduladha
- BPS Kota Malang Sebut Masa Panen Bahan Pokok Penyebab Deflasi -0,21 Persen
- Jembatan Splendid Tak Bisa Diperbaiki Permanen, Alokasi Anggaran 2026
