Malang, SERU.co.id – Rapat Paripurna DPRD Kota Malang Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022 menyampaikan banyaknya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD berkurang total Rp300-an miliar dari sebelumnya.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengungkapkan, pembahasan APBD luar biasa alot. Dari KUA yang disampaikan pendapatan turun Rp1,05 triliun menjadi Rp700 miliar.
“Banyak memangkas RAPBD Rp2,5 triliun, di pembahasannya menjadi Rp2,4 triliun. Sehingga banyak memangkas belanja, disinilah tarik ulurnya,” seru I Made Riandiana Kartika.
Menurutnya, semua OPD merasa prioritas, sehingga dengan keterbatasan anggaran kemarin membahas terbuka. Tim Banggar menghadirkan seluruh OPD dan TAPD, akhirnya ketemulah formasi terbaik menurut dewan.
Tim Banggar memangkas yang berkaitan jauh dari pemulihan pandemi covid-19 dan ekonomi. Terpenting kebutuhan primer seperti kebutuhan primer gaji pegawai, BBM, operasional rutin, operasional truk sampah DLH, BBM hingga biaya pemeliharaan, bisa masuk kategori primer.
Selanjutnya, kegiatan yang tidak urgent. Event-event OPD yang dinilai tak berdampak dan tak penting bagi masyarakat bisa dihapus.
“Memang maksudnya baik, tapi menurut kami itu kebutuhan tersier, bukan primer atau sekunder,” ujar Made.
Ia mencontohkan, revitalisasi pasar wajib tetap harus ada biaya pemeliharaan. Tetapi yang berbau-bau hiburan, seperti Lapangan Tenis Indoor dengan anggaran Rp6 miliar dihapuskan. Termasuk Lapangan Tenis Gajayana juga tidak disetujui.
“Langsung kita delete untuk kita bagi ke kegiatan lain. Jadi Disporapar kemarin hampir Rp10 miliar digeser anggarannya,” imbuhnya.
Terpisah, Walikota Malang, Drs H Sutiaji menjelaskan, memang APBD di musim pandemi memprediksinya susah. Ketika kemarin memprediksi dalam kondisi normal, artinya asumsinya 2022 sudah normal.
“Sehingga KUA PPAS pendapatannya memang tinggi,” beber Sutiaji.
Pihaknya mengaku, dari pajak, total dana transfer, bagi hasil dan seterusnya, kemarin diangka Rp1 triliun selain dana perimbangan. Pemkot mengasumsikan 45 banding 55, 45 dari pendapatan daerah, sedangkan 55 dari pusat.
“Namun PAD kita turun hampir Rp300 miliar,” jelasnya.
Sutiaji menambahkan, dari penurunan PAD mempengaruhi belanja daerah. Satu sisi belanja daerah juga naik, seperti di kesehatan harus banyak mengeluarkan anggaran.
Saat ini ada dana di BTT 2021 kurang lebih masih tersisa Rp4 miliar ditambah APBD perubahan Rp25 miliar. Sehingga kurang lebih Rp29 miliar. Untuk 2022, BTT diusulkan diangka Rp85 miliar, karena sesuai peraturan minimal lima persen sampai 10 persen untuk penambahan.
“Mudah-mudahan tidak dipakai, sekarang ini APBD perubahan itu 81,” jelas pria penyuka makanan pedas ini. (jaz/rhd)
Baca juga:
- DPKH Kabupaten Malang Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Jelang Kurban
- Kenaikan Isa Almasih Serta Libur Panjang Polres Malang Amankan 67 Gereja dan Lokasi Tempat Keramaian
- Polisi Temukan Pelanggaran Plat Nomor dan Kelalaian Berkendara Kasus Christiano Tarigan
- 253.421 Peserta Lolos UTBK SNBT 2025, Berikut 10 Kampus dengan Pendaftar Terbanyak
- Nelayan Hilang di Laut Polagan Pamekasan Ditemukan Meninggal oleh Tim SAR Gabungan
