Pamekasan, SERU.co.id – Puluhan warga Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, berbondong-bondong mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan, Selasa (22/6/2021). Kedatangan mereka untuk menuntut Kepala DPMD Pamekasan merombak ulang Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) setempat.
Pantauan SERU.co.id, warga Pademawu jalan kaki longmarch dari Arek Lancor Pamekasan menuju kantor DPMD di Jalan Dirgahayu. Sejumlah poster tuntutan mereka bentangkan, untuk menarik perhatian masyarakat luas.
“Kami tahu janji dan tugas DPRD Pamekasan, mengontrol setiap kebijakan BPD Pamekasan. Namun kenyataannya Kepala DPMD pura-pura tidak tahu,” seru Solehuddin, orator aksi.
Dalam orasinya demonstran mengaku, masyarakat Desa Tanjung Pademawu tidak akan pulang sebelum keputusan ini berpihak pada masyarakat Tanjung. Masyarakat meminta kepada kepala dinas untuk menandatangani surat tuntutan.
“Dalam hal ini, kami warga Desa Tanjung tidak terima dengan keputusan BPD yang merekrut 55 panitia Pilkades di Desa Tanjung, kami anggap prematur,” pekik Soleh, sapaan akrabnya.
Soleh mengibaratkan pemilihan P2KD di desanya, laiknya anak lahir sebelum terjadi pernikahan. Masyarakat Desa Tanjung dengan tegas mengatakan itu anak haram.
“Perumpamaan ini sama dengan P2KD. Sebelum dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama BPD tiba-tiba ada 55 nama panitia. Sudah dikantongi dan ditetapkan sebagai panitia tanpa bermusyawarah terdahulu. Aneh tapi nyata,” ujarnya.
Soleh mengaku masyarakat tetap bersikeras akan bersuara lantang meminta DPMD untuk menandatangani. Namun, Kepala DPMD Achmad Faisol angkat tangan tidak sanggup. Bahkan warga memberikan waktu 15 menit sampai 20 menit kepadanya untuk keluar.
“Jika tidak keluar masyarakat memaksa untuk masuk ke dalam meski penjagaan ketat. Yang dihadapi masyarakat Tanjung bukan soal teknis. Tetapi ini bagian dari nepotisme kongkalikong birokrasi Pemdes Tanjung dengan BPD Pemkab Pamekasan,” tuduhnya.
Demonstran pun maju selangkah demi selangkah. Sambil berteriak peserta aksi meminta Faisol keluar menemui masyarakat Desa Tanjung. Masyarakat marah karena yang diminta tidak kunjung dipenuhi. Maka dari itu, salah satu peserta demo mempersiapkan rantai dan gembok untuk mengunci gerbang.
Dalam aksi itu, para pejabat dijaga dengan ketat oleh aparat agar tidak bisa keluar. Gerbang barat dan timur juga dijaga oleh masyarakat. Hingga terjadi aksi saling dorong antara masyarakat dengan polisi. Hingga akhirnya, Faisol yang diminta demonstran pun keluar.
Namun di depan pendemo, Kepala DPMD Pamekasan Achmad Faisol malah mengatakan, kalau persoalan tersebut masalah teknis dan tanggung jawabnya BPD.
“Masalah ini tanggung jawabnya BPD. Silahkan Masyarakat Tanjung menemui BPD, dan saya sudah komunikasi dengan Ketua BPD-nya,” dalihnya. (rah/adi/rhd)
Baca juga:
- Target Empat Medali Emas, Wali Kota Malang Motivasi Atlet Basket Hadapi Porprov IX Jatim
- Lansia Dilaporkan Hilang Hanyut di Sungai Metro Ditemukan Selamat di Pakisaji
- Bupati Malang Sebut Munas VI APKASI 2025 Wadah Strategis Kuatkan Pembangunan Nasional
- Ratusan Travel Merugi Miliaran Usai Visa Haji Furoda Tak Kunjung Terbit
- Zia Ulhaq Nilai Putusan MK Soal Sekolah Swasta Gratis Dorong Pemerataan Pendidikan
