Malang, SERU.co.id – Tanggal 21 April diperingati Hari Kartini di nusantara berkat kegigihan Raden Ajeng Kartini dalam pemerolehan hak yang sama. Walikota Malang menilai di jajaran pemerintahannya banyak pula ASN dari kaum perempuan.
Walikota Malang, Drs H Sutiaji menuturkan, kartini-kartini zaman sekarang sudah banyak yang mengisi posisi-posisi strategis. Termasuk di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, tidak sedikit yang berasal dari kaum hawa.
“OPD kami yang perempuan banyak.
Seperti ada Ibu Peny, Ibu Rina, Ibu Asih, Ibu Diah, Ibu Win asisten II, Ibu Ida, Ibu Dwi, Bu Eny. Lebih dari dua puluh persen itu,” seru Sutiaji, di Balaikota Malang.
Baca Juga :
- Target Empat Medali Emas, Wali Kota Malang Motivasi Atlet Basket Hadapi Porprov IX Jatim
- Bupati Malang Sebut Munas VI APKASI 2025 Wadah Strategis Kuatkan Pembangunan Nasional
- Zia Ulhaq Nilai Putusan MK Soal Sekolah Swasta Gratis Dorong Pemerataan Pendidikan
- Belum Jadi Aset Penuh Pemkot Malang, Velodrome Minim Perbaikan Jelang Porprov IX Jatim
- Percepatan Sertifikat Wakaf Aset NU sebagai Langkah Antisipasi Potensi Gugatan
Perempuan-perempuan tersebut mengisi jajaran staff ahli, hingga Kepala Perangkat Daerah. Seperti jabatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang.
Kemudian, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, serta
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.
Dukungan Pemkot Malang terlihat juga dari index gender yang menunjukkan nilai baik. Terlebih dalam misi Pemkot yang langsung berkaitan dengan kaum perempuan dan gender dikuatkan.
Menurut Sutiaji, soal gender bukan hanya memaknai mengangkat harkat martabat perempuan saja, tapi implementasi keseharian sosial kepada sesama.
“Makna gender ini adalah bagaimana perilaku-perilaku sosial kita, ini juga mengedepankan kesetaraan,” bebernya.
Pihaknya menjelaskan, di Kota Malang tidak pernah melihat jenis gender. Dimana orang yang mempunyai kompetensi, disitu yang akan diapresiasi serta layak mengemban posisi di berbagai sektor bidang.
Kesangsian Sutiaji atas hasil yang diperoleh Pasuruan, menurutnya tak sesuai dengan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Pasuruan memperoleh pengarusutamaan tinggi di Jawa Timur. Dirinya menilai, kebanyakan penduduknya mempunyai sikap yang agak kurang bagus.
“Pengarusutamaan gender itu kemarin justru yang terbaik itu kok malah Pasuruan. Padahal kita (di Pemkot Malang) kuatkan sektor Undang-Undang No. 5 yang basicnya adalah kompetensi marieed system,” ungkap pria kelahiran Lamongan ini. (ws1/rhd)
