Jakarta, SERU.co.id – Ombudsman RI menanggapi impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah. Ombudsman menyebut, impor beras tidak diperlukan hingga 1 juta ton dalam waktu dekat ini.
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan, dari hasil kajian pihaknya, stok beras dalam negeri masih aman. Berdasarkan data Kementan, stok beras secara keseluruhan sebanyak 6 juta ton. Stok ini akan bertambah lagi karena akan memasuki masa panen raya.
“Kami meminta kemenko Perekonomian lakukan rapat koordinasi terbatas untuk menunda keputusan impor hingga tunggu perkembangan panen dan pengadaan perum Bulog paling nggak sampe awal Mei,” ujar Yeka, Rabu (24/3/2021).
Oleh karena itu, Yeka menyebut adanya potensi maladministrasi dengan adanya keputusan impor beras. Maladministrasi sangat berpotensi terjadi dalam manajemen stok beras akibat kebijakan hulu-hilir yang tidak terintegrasi.
“Ombudsman mencermati adanya potensi maladministrasi terkait mekanisme keputusan impor beras, jadi terkait keputusan impor beras ini kami mencermati potensi adanya maladministrasi,” ujar Yeka, Rabu (24/3/2021).
Yeka menyatakan, rencana impor seharusnya diputuskan berbasiskan data yang valid dengan memperhatikan early warning system atau sistem peringatan dini. Ombudsman akan turun tangan mendalami hal ini.
Selain itu, Ombudsman juga menyoroti manajemen stok beras di Perum Bulog karena tidak seimbang antara penyerapan dan penyaluran beras. Menurut Yeka, Bulog ditugaskan untuk menyerap beras tetapi kesulitan dalam menyalurkannya sebab tidak lagi terlibat dalam program bansos rastra. Hal ini menyebabkan kualitas beras di Bulog jadi menurun.
“Jadi ini jelas pasti ada regulasi yang tidak tuntas, bisa dibilang hulu-hilir ini ada yang macet dan bermasalah karena kebijakan tidak terintegrasi. Sehingga beras turun mutu dan kerugiannya besar sekali,” imbuhnya. (hma/rhd)
