Malang, SERU.co.id – Merespon digulirkannya vaksin oleh Pemerintah RI sebentar lagi, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika berharap, pemberian vaksin berdasarkan skala prioritas. Meski nantinya, skala prioritas penerima vaksin akan ditentukan oleh Satgas Covid-19.
“Saya optimis untuk vaksin warga Kota Malang bisa tercover. Terutama yang prioritas dulu. Seperti tenaga medis, TNI-Polri, awak media, pelayan masyarakat, ASN, dan lainnya yang menjadi garda terdepan,” tutur Made.
Demi meyakinkan keamanan dampak atau reaksi vaksin, lanjut Made, beberapa anggota DPRD dan Forkopimda Kota Malang siap menjadi penerima pertama vaksin, demi meyakinkan masyarakat Kota Malang.
“Kami siap jadi contoh divaksin bareng, agar masyarakat juga yakin reaksi vaksinnya. Setelah itu baru terjun ke masyarakat,” seru politisi PDI-P ini.
Disinggung anggaran yang akan digunakan. Made menyebut masih menunggu regulasi pusat. Namun Pemkot Malang juga telah menyiapkan dana taktis dari APBD 2021 sebesar Rp 200 milyar untuk vaksin Covid-19. Jika regulasi tersebut juga mewajibkan ditanggung oleh APBD.
Dana tersebut disiagakan agar masyarakat tidak mengeluarkan biaya untuk mendapatkan vaksinasi. Anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) itu disiapkan bagi warga Kota Malang. Sekitar 200 ribu warga menjadi target tahap awal penerima vaksin, dari 850 ribuan warga Kota Malang yang harus tercover.
“Kita ada anggaran diatas Rp 200 milyar. BTT tahun 2020 sekitar Rp 254 miliar, baru terpakai sekitar Rp 80 milyar. Di 2021 kita juga menyiapkan anggaran BTT covid-19 sebesar Rp 37 milyar. Kalau kita gabung itu diatas Rp 200-an milyar, akan kita fokuskan semuanya disana,” beber politisi PDI-P ini.
Made menyebutkan, sudah sepatutnya Pemkot Malang memprioritaskan kesehatan masyarakat daripada pemulihan ekonomi. Karena perekonomian akan pulih, jika warganya sehat dan aman. Jika nantinya dana vaksinasi tersebut dirasa kurang, maka akan kembali dilakukan refocusing. Sehingga anggaran belanja pembangunan akan ditunda.
“Pembangunan mega proyek MCC termasuk yang akan kita tunda. Kalau memang petunjuk dari pusat itu mewajibkan APBD mencover vaksin untuk masyarakat,” tandas Made. (rhd)
