Jakarta, SERU.co.id – Menteri Bsdan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, pemerintah tidak memaksa masyarakat untuk melakukan suntik vaksin covid-19. Tetapi, pemerintah menargetkan 67% masyarakat dapat menerima vaksin.
“Ini tidak ada pemaksaan, tapi pemerintah menargetkan 67 persen rakyat Indonesia tervaksinasi. Karena harus menjadi herd immunity, saling menjaga,” ucap Erick, Sabtu (12/12/2020).
Ketua Pelaksana Komite Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu menjelaskan, pemerintah memiliki target vaksinasi bagi 75 juta orang dalam waktu 8-9 bulan. Target tersebut dapat dicapai, jika pada Januari 2021 mendatang, vaksinasi telah dimulai.
Pelaksanaan vaksinasi akan melibatkan BUMN dan pihak swasta. Nantinya, vaksinasi akan dilaksanakan dalam 2 tipe pembiayaan, yaitu 32 juta orang disubsidi pemerintah, dan 75 juta orang dengan pembayaran mandiri.
Erick menyebut, keterlibatan pihak swasta dibutuhkan, sebab rumah sakit dan klinik swasta lebih banyak. Ia memastikan, setiap kotak vaksin dapat dilacak dengan QR Code, sehingga dapat terlacak dengan jelas.
“Kita sudah tahu kalau di RS ini ada 100 vaksin kira-kira buat siapa, sudah ada, jadi seperti pemilu. Supaya enggak ada gray area,” jelas Erick.
Vaksinasi belum dilakukan karena masih menunggu izin dari BPOM. Penerima vaksin di tahap awal ini diprioritaskan para petugas di garda terdepan penanganan covid-19.
Ia menambahkan, pada Januari 2021, sebanyak 1,8 juta vaksin tambahan, akan datang ke Indonesia. Di bulan yang sama, 15 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac asal China juga akan datang.
“Jadi insyaallah di januari ada vaksin bantuan pemerintah dan ada yang vaksin mandiri. Nanti jumlahnya dari Kemenkes akan menetapkan berapa jumlahnya,” imbuhnya. (hma/rhd)
