Malang, SERU.co.id – Pemkot Malang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai tahapan lanjutan dalam penyusunan program pembangunan tahun 2027. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Malang menyebut, sektor infrastruktur masih menjadi prioritas dalam penyusunan program pembangunan Kota Malang.
Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengungkapkan, forum ini mempertemukan berbagai usulan masyarakat yang dihimpun dari tingkat kelurahan hingga kota. Disisi lain, mencakup usulan tematik dan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Malang.
“Mulai dari kelurahan, kecamatan hingga kota, semua usulan sudah masuk. Kemudian diverifikasi mana yang prioritas dan super prioritas, termasuk disesuaikan dengan tema pembangunan,” seru Wahyu, Senin (30/3/2026).
Dari hasil pembahasan sementara, sektor infrastruktur masih mendominasi usulan yang diproyeksikan untuk direalisasikan dalam jangka pendek. Selain itu, kebutuhan pengadaan barang juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah.
Meski demikian, Wahyu menegaskan, realisasi program tetap akan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat. Hal ini mengingat konsep perencanaan pembangunan yang menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down.
“Nanti kita lihat juga kebijakan provinsi dan nasional, termasuk skema pembiayaannya. Dari situ akan terlihat usulan mana yang bisa terfasilitasi,” jelasnya.
Sementara, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS menyampaikan, pihaknya telah memberikan sejumlah rekomendasi sebagai rambu dalam penyusunan RKPD 2027. Ia menekankan pentingnya keberanian pemerintah dalam menetapkan prioritas program.
“Program yang dirancang harus memiliki ketahanan (resilience) dan penyusunan prioritas lebih ketat. Program harus mampu membuat masyarakat bertahan dalam berbagai situasi,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Kota Malang juga mendorong adanya komunikasi dan edukasi yang lebih intens kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat bisa memahami arah prioritas pembangunan daerah.
“Proses Musrenbang ini juga bagian dari edukasi dan sosialisasi. Kita ingin ada penyamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat,” tandasnya. (bas/rhd)
