Samarinda, SERU.co.id – Pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar memantik kritik publik. Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat penghematan belanja negara yang terus digaungkan. Perhatian publik juga tertuju pada menguatnya dinasti politik keluarga Mas’ud di Kalimantan Timur.
Daftar Isi
Dinasti Politik Keluarga Mas’ud
Di puncak struktur kekuasaan provinsi berdiri Rudy Mas’ud sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Politikus Partai Golkar ini sebelumnya menjabat Anggota DPR RI dan kini juga sebagai Ketua DPD I Golkar Kaltim. Pengaruhnya meluas hingga tingkat nasional setelah terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Di lembaga legislatif provinsi, kursi Ketua DPRD Kaltim ditempati kakaknya, Hasanuddin Mas’ud. Dengan Rudy di eksekutif dan Hasanuddin di legislatif, keluarga Mas’ud praktis menguasai dua cabang kekuasaan tertinggi di tingkat provinsi.
Dominasi itu tidak berhenti di level provinsi. Kakak Rudy lainnya, Rahmad Mas’ud menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan sekaligus Ketua DPD Golkar Balikpapan. Sementara itu, istri Rudy, Syarifah Suraidah menggantikan posisinya sebagai Anggota DPR RI dari dapil Kaltim. Syarifah juga memimpin (KORMI) Kaltim periode 2025–2029.
Nama lain yang tak kalah penting adalah Syahariah Mas’ud, kakak Rudy yang kini duduk sebagai Anggota DPRD Kaltim periode 2024–2029. Sementara itu, sepupu Rudy, Alwi Al Qadri, menjabat Ketua DPRD Balikpapan dan memimpin PBSI Balikpapan.
Catatan kelam keluarga ini tecermin pada adik Rudy, Abdul Gafur (sering disapa AGM). AGM sempat menjabat sebagai Bupati Penajam Paser Utara (PPU). Namun harus terhenti setelah terjaring OTT KPK pada awal 2022 terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan.
Mobil Dinas Rp8,5 Miliar di Tengah Efisiensi
Di tengah menguatnya dominasi politik keluarga Mas’ud, publik dikejutkan rencana pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim senilai Rp8,5 miliar. Angka fantastis ini memicu kritik luas, karena berlawanan dengan kebijakan efisiensi anggaran pusat dan daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menegaskan, kepatuhan terhadap aturan pengadaan tidak cukup jika mengabaikan asas kepantasan. Menurutnya, belanja fasilitas pejabat harus diuji dari sisi urgensi dan sensitivitas publik.
“Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Rudy Mas’ud. Selama ini beliau masih menggunakan kendaraan pribadi untuk tugas dinas. Kalau ada kebutuhan mobil dinas, sebaiknya sewajarnya saja,” ujarnya.
Nada peringatan serupa datang dari KPK. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengingatkan, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan sektor rawan korupsi. Mulai dari pengondisian hingga penggelembungan harga. Ia menekankan pentingnya kesesuaian antara kebutuhan dan barang yang dibelanjakan.
“Kami mengikuti isu pemberitaannya dan memang ramai di media sosial. Harusnya betul-betul sesuai kebutuhan. Jangan sampai butuh A tapi belanjanya B,” ujar Budi, dikutip dari Instagram @official.kpk, Sabtu (28/2/2026).
Pembelaan Gubernur
Menanggapi kritik, Rudy Mas’ud menyatakan, pengadaan mobil dinas untuk menjaga “muruah” Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga IKN. Menurutnya, intensitas kunjungan tamu nasional hingga internasional menuntut fasilitas kepala daerah harus representatif.
Rudi juga menegaskan pengadaan tersebut mengacu pada aturan. Termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 terkait spesifikasi kendaraan kepala daerah. (aan/rhd)
