Sumenep, SERU.co.id – Sudah berulang kali Pj Sekda Sumenep, Syahwan Effendy mangkir saat hendak audiensi dengan kalangan aktivis yang tergabung dalam Forum Aliansi Sumenep Bangkit (ASB). Sebelumnya audiensi gerakan Forum Circle Perubahan Sumenep (CIPRUS) juga gagal temui Pj Sekda.
Pantang menyerah, Forum Aliansi Sumenep Bangkit tetap gelar audiensi ke Kantor Bupati Sumenep. Mereka ingin menyoal transparansi proses pelaksanaan seleksi terbuka Sekda Sumenep. Sebab dianggap kurang mencerminkan prinsip ‘Good Governance dan Clean Governmant’. Sebuah tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Menurutnya, wujud demokrasi yang berkualitas itu ditandai dengan asas transparansi dan akuntabilitas. Jika lelang Sekda transparan, kenapa anggaran yang ditaksasi menggunakan dana APBD Sumenep tidak dibuka ke publik? Masyarakat juga berhak tahu sebagai bentuk demokrasi partisipatoris.
Terus terang, kata Edy, Bupati lagi mencari sosok Sekda yang mumpuni. Janji politik yang dikejawantahkan lewat visi, misi dan program kerja bupati, harus bisa teralisasi dengan optimal. Integritas Bupati dipertaruhkan dalam pengangkatan Sekda definitif nantinya.
“Jika salah ngambil Sekda, rakyat yang bakal jadi korbannya. Karena mesin birokrasi itu nahkodanya adalah Sekda. Jika Sekda gagal menterjemahkan dan mengeksekusi kebijakan bupati, pelayanan publik dan pembangunan bakal mandul,” ujarnya.
Jika, kata Edy, ploting anggaran untuk pengisian jabatan Sekda ini harus menelan dana besar. Itu tidak masalah asalkan uang yang dikeluarkan sesuai dengan yang dihasilkan. Faktanya kan, ada kejanggalan. Seperti mundurnya Arif dari calon Sekda tanpa alasan jelas, lalu Eri yang tidak lolos atau Tidak Memenuhi Syarat (Status TMS) seleksi akhir juga tak ada penjelasan terkait TMS nya.
Kekecewaan publik yang terwakili oleh aktivis yang tergabung dalam ABS terkait dengan nilai hasil akhir asesmen itu. Harusnya data skoring nilai kandidat yang lolos 3 besar Sekda itu dipublish. Nyatanya, sampai Pansel Sekda merekomendasikan 3 kandidat Sekda itu, nilai hasil asesmen tak dibuka ke publik.
“Jangan main-main, kami mempertaruhkan masa depan Sumenep di tangan Sekda, selain Bupati dan Wabup Sunenep. Karena program pembangunan infrastruktur dan bantuan-bantuan sosial, realisasinya menjadi urusan Sekda. Jika prosesnya kurang transparan khawatir akan berimbas pada kualitas Sekda pilihan nantinya.
Pj Sekda yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Sumenep, Didik Wahyudi beralibi jika pihaknya sebagai penerima mandatori Sekda tidak berani masuk ke materi persoalan. Kebetulan Pj Sekda lagi ada acara ke luar kota.
“Saya hanya menerima mandat untuk menemui teman-teman yang ingjn audiensi. Soal materi yang dibahas, akan saya sampaikan ke Bapak Pj Sekda Syahwan. Saya tak punya kewenangan untuk itu. Intinya akan saya teruskan problematika dan aspirasi teman-teman,” pungkasnya. (edo/mzm)
