Sumenep, SERU.co.id – Di tengah konsolidasi kekuasaan ‘Kabinet Supel’ Jilid I dengan merotasi 7 Kepala Dinas (OPD), kini Bupati Sumenep kembali merampungkan Kabinet Sumenep Melayani (Supel) dengan Jargon Politik ‘Bismillah Melayani’ untuk mengisi kursi Sekretaris Daerah (Sekda) yang kosong.
Di saat bupati mencari sosok ‘pewaris Sekda’ untuk jadi tangan kanan birokrasi, ada gerakan moral dari forum Aliansi Sumenep Bangkit (ASB) yang bikin mesin birokrasi langsung panas. Gerakan aktivis ini menolak kandidat Agus Dwi Saputra sebagai Sekda Sumenep.
Koordinator ASB Sumenep, Bagus Junaedy mengatakan, dinamika politik perebutan kursi panas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mulai tidak kondusif. Ruang-ruang media sosial, media massa termasuk group-goup WhatsApp mulai ramai membahas siapa Sekda yang akan dipilih bupati.
“Kami datang ke Kantor Bupati Sumenep untuk menyampaikan aspirasi dan harapan-harapan sebagai putra daerah. Lewat gelar audiensi dengan Pj Sekda, aspirasi kami bulat menolak tegas kandidat Agus sebagai Sekda Sumenep. Dengan beberapa pertimbangan yang logis dan visioner,” seru Edy, sapaan akrabnya.
Dasar argumentasi pertama, urai Edy, dari aspek regulasi sesuai PP No.17/2020 tentang manajemen PNS. Birokrasi ini menerapkan sistem merit yang berdiri di atas prinsip meritokrasi. Yakni menempatkan pegawai atau pejabat sesuai kapabilitas, kompetensi dan rekam jejaknya.
Sehingga, kata dia, karier PNS itu jelas jenjang kariernya. Dengan meritokrasi, PNS yang berpretasi akan diberikan reward berupa kenaikan karier pangkat dan jabatannya. Jika reputasinya jelek, maka akan diberikan punishmant (sanksi) berupa penurunan karier pangkat dan jabatan. Bahkan bisa sampai dipecat.
“Agus dari segi usia terbilang masih muda dan panjang kariernya sebagai PNS. Jika Agus jadi Sekda sekarang maka berpotensi menghambat atau memotong jenjang karier PNS lainnya. Sebab dia masih lama untuk berkecimpung di dunia birokrasi,” ujarnya.
Terkecuali, sambungnya, Agus punya prestasi gemilang bisa langsung naik promosi ke jabatan Sekda. Soal mutasi dan promosi PNS itu melalui Analisis Jabatan (Anjab) dulu untuk memetakan potensi PNS dan distribusinya.
Ditambahkan, dasar argumentasi kedua yakni terkait rekam jejak Agus selama menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Apa saja inovasi kebijakan brilian yang dilahirkan oleh Agus? Kalau hanya soal menyelenggarakan seminar misalnya, siapa pun bisa. Tak perlu Kepala Dinas pun bisa.
Menurutnya, kebijakan brilian itu harus punya impact atau dampak nyata kepada masyarakat karena selama ini Agus cukup meragukan. Contoh, pelajar atau mahasiswa di Kalimatan atau Papua. Bagi pelajar atau mahasiswa berprestasi dan kurang mampu yang sedang menempuh pendidikan di Malang, itu dapat insentif dari pemerintah daerahnya berupa bantuan Beasiswa daerah.
Selain itu, Edy mengungkapkan, pelajar atau mahasiswa juga masih disupport dengan pemberian bantuan fasilitas penunjang pendidikan. Seperti bantuan asrama atau kompleks rumah untuk ditempati bersama. Jadi, bantuan fasilitas asrama gratis ini dapat mengurangi beban orang tua pelajar atau mahasiswa. Seperti biaya untuk bayar kost-kostan atau kontrak rumah.
“Tentunya, jika jabatan itu disandang oleh putra daerah, bentuk kepedulian pemerintah akan lebih responsif diterjemahkan lewat inovasi kebijakan yang prorakyat atau daerah. Aspirasi ini tidak untuk diskriminasi terhadap calon Sekda. Secara regulasi tak ada yang dilanggar,” terang pegiat anti korupsi Sumenep ini.
Hanya saja, aspirasi penolakan ASB ini sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Bupati Fauzi dalam mengangkat sekda nantinya, sebagaimana diuraikan di atas.
“Ini kegelisahan kami sebagai putra daerah. Tindak lantas untuk diskriminasi apalagi untuk mengintervensi keputusan bupati. Melainkan sebentuk harapan-harapan untuk didengar asprasi kami. Keputusan mau pakai Sekda siapa, itu hak prerogatif Bupati,” ungkapnya.
“Bergerak sesuai nurani untuk memilih yang terbaik sebelum semua terlambat. Tapi kalau dari kapabilitas dan kompetensi, ketiga kandidat memang pantas dengan kredibilitasnya itu semua, termasuk Agus,” pungkasnya.
Terpisah, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Sumenep, Didik Wahyudi berterima kasih karena aspirasi dari kalangan aktivis Sumenep yang mengatasnamakan Aliansi Sumenep Bangkit bisa jadi informasi tambahan atau bahkan jadi pertimbangan Bupati Sumenep dalam mengambil keputusan Sekda definitifnya.
“Aspirasi teman-teman aktivis akan kami teruskan ke Bapak Pj Sekda. Biar Pj Sekda yang meneruskan aspirasi itu ke Bapak Bupati Fauzi. Karena saya menerima mandat untuk mewakili beliau dalam audiensi dengan Pemkab Sumenep,” terang Didik. (edo/mzm)
