Malang, SERU.co.id – Wali Kota Malang menanggapi kabar yang menyebut THR pegawai ASN dan PPPK cair awal Ramadan. Ia menegaskan, Pemkot Malang akan mengikuti aturan dari pemerintah pusat.
Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengungkapkan, hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih menunggu kebijakan resmi. Diakuinya, ia belum menerima informasi dari pemerintah pusat terkait pencairan THR.
“Kalau dari pusat sudah ada kebijakan seperti itu, ya kita harapkan begitu. Saya berkeinginan memang jauh sebelum kita libur Lebaran sudah diberikan, supaya bisa dimanfaatkan,” seru Wahyu, Jumat (20/2/2026).
Ia mengatakan, persiapan pencairan THR sangat bergantung pada regulasi dari pemerintah pusat. Jika kebijakan tersebut telah ditetapkan, Pemkot Malang siap menindaklanjuti.
Di sisi lain, struktur anggaran daerah juga sangat dipengaruhi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Apabila dana yang menjadi kewajiban pusat belum disalurkan, maka daerah tidak dapat merealisasikan pembayaran lebih awal.
“Kalau dana transfer yang sudah menjadi kewajiban belum diserahkan, ya kita juga tidak bisa berbuat banyak. Apalagi anggaran daerah juga disorot, karena belanja pegawai sudah melebihi angka ideal,” ungkapnya.
Ia berharap, pemerintah pusat segera memberikan kepastian mengenai pencairan THR pegawai ASN dan PPPK. Jika pembayaran dapat dilakukan jauh hari sebelum Hari Raya Idulfitri, mereka memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Lebaran.
“Saya berharap memang akan lebih baik kalau jauh sebelum libur hari raya sudah bisa diberikan. Supaya tidak terlalu mepet dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hari raya,” katanya.
Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu juga menanggapi kemungkinan adanya kenaikan anggaran THR seiring bertambahnya jumlah PPPK. Ia menyebut hal itu masih akan dikaji lebih lanjut.
“Penambahan PPPK berarti juga menambah anggaran belanja pegawai. Soal ada kenaikan atau tidak, nanti akan kita lihat lagi,” pungkasnya. (bas/rhd)
