Malang, SERU.co.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang memastikan belum ada rencana penambahan titik maupun bandwidth WiFi gratis di ruang publik. Pasalnya, APBD tahun ini terbatas di tengah penerapan kebijakan efisiensi.
Kepala Diskominfo Kota Malang, Muhammad Nur Widianto SSos mengungkapkan, kebutuhan Wi-Fi gratis di ruang publik seperti alun-alun memang ada. Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan proporsi dan kemampuan anggaran daerah.
“Kalau keinginan (untuk menambah) tentu ada. Tapi kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas program daerah,” seru Widianto, Kamis (19/2/2026).
Ia menjelaskan, saat ini layanan WiFi gratis masih terbatas di sejumlah taman kota dengan kapasitas yang tidak besar. Untuk penambahan titik maupun peningkatan bandwidth pada 2026, pihaknya belum mengalokasikan anggaran.
“Rata-rata taman kota kita intervensi, tapi skalanya terbatas. Untuk penambahan bandwidth di 2026 belum ada, tapi mungkin bisa dipertimbangkan di 2027,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan, Diskominfo saat ini memprioritaskan penguatan narasi dan publikasi terkait revitalisasi Alun-alun Merdeka. Program strategis Wali Kota itu mengangkat konsep heritage, yakni menghidupkan kembali memori kolektif masyarakat terhadap nilai sejarah dan identitas kota.
“Alun-alun tidak hanya difungsikan sebagai ruang publik, tetapi juga diharapkan terintegrasi dengan kawasan Kayutangan Heritage. Ke depan, penataan juga akan diarahkan hingga kawasan Mojopahit,” bebernya.
Widianto menerangkan, penataan kawasan heritage memperkuat konektivitas dan nilai historis wilayah tersebut. Dengan begitu, nilai-nilai sejarah di Kota Malang semakin dikenal dan menjadi daya tarik pengunjung dari luar daerah.
“Orang ke sini akan teringat masa-masa dulu lagi. Kemudian juga terintegrasi langsung dengan Kayutangan Heritage. Edukasi-edukasi itu akan kita lakukan melalui berbagai narasi, termasuk lewat rubrik ‘Menolak Lupa’ terhadap sejarah kota,” pungkasnya. (bas/mzm)
