Jakarta, SERU.co.id – Arah kepemimpinan PPP periode 2025–2030 masih simpang siur. Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Ancol, Jakarta Utara, akhir pekan ini diwarnai kisruh. Dua tokoh besar, Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto, sama-sama diklaim terpilih melalui mekanisme aklamasi.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Rommy menegaskan, kabar terpilihnya Mardiono secara aklamasi tidak benar. Ia menyebut, muktamar masih berlangsung hingga pukul 22.30 WIB, Sabtu (27/9/2025). Sementara berita tentang kemenangan Mardiono sudah beredar sejak pukul 21.22 WIB.
“Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi secara aklamasi. Itu klaim sepihak, palsu, dan upaya memecah belah PPP,” seru Rommy, dikutip dari CNN Indonesia, Minggu (28/9/2025).
Rommy juga mengungkapkan, sepanjang muktamar, Mardiono sempat mendapat penolakan keras. Bahkan diteriaki gagal dan diminta mundur.
“Tidak masuk akal jika penolakan sebesar itu justru berakhir dengan aklamasi,” tambahnya.
Namun, kubu Mardiono bersikeras menyatakan, dirinya sah sebagai ketua umum. Wakil Ketua Umum PPP sekaligus pimpinan sidang muktamar, Amir Uskara menegaskan, forum resmi sudah menetapkan Mardiono secara aklamasi.
“Muktamar X PPP sudah saya tutup setelah Pak Mardiono terpilih secara aklamasi. Penutupan dilakukan lebih cepat karena situasi tidak kondusif,” kata Amir.
Di sisi lain, kubu lain dalam muktamar menyodorkan nama mantan Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, sebagai ketua umum. Keputusan aklamasi Agus disebut-sebut langsung dibacakan dalam Sidang Paripurna VIII oleh Qoyum Abdul Jabbar.
“Aklamasi Pak Agus merupakan kehendak muktamar dan aspirasi muktamirin,” ujar Qoyum.
Kondisi internal PPP makin memanas setelah insiden kekerasan terjadi di arena muktamar. Tiga kader PPP dari Pandeglang dan Sulawesi Selatan menjadi korban pemukulan dan lemparan kursi. Dua di antaranya mengalami luka serius, termasuk sobek di bibir hingga mengenai gigi serta retak pada rahang atas.
“Ini tindakan kriminal yang mencederai demokrasi. Korban dirujuk ke RSPAD Gatot Soebroto. Saya sudah meminta polisi mengusut tuntas pelakunya,” tegas Mardiono, dilasir detikcom.
Dengan adanya klaim ganda dan peristiwa anarkis ini, arah kepemimpinan PPP periode 2025–2030 kini semakin buram. Keputusan final siapa yang sah memimpin PPP tampaknya masih akan menjadi polemik berkepanjangan. (aan/mzm)
