Jakarta, SERU.co.id – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik empat menteri dan satu wakil menteri dalam reshuffle Kabinet Merah Putih. Prosesi pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Istana Negara, Senin (8/9/2025) sore. Pelantikan ini dinilai berkaitan dengan evaluasi kinerja dan dinamika politik beberapa waktu terakhir.
Dalam upacara tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa menjadi nama pertama yang dilantik. Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.
Kemudian, anggota DPR RI Fraksi Golkar Mukhtarudin ditunjuk menggantikan Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Perubahan juga terjadi di Kementerian Koperasi. Ferry Juliantono, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Koperasi, resmi naik posisi menggantikan Budi Arie Setiadi.
Selain itu, Presiden Prabowo meresmikan kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah. Prabowo melantik Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebagai menterinya. Gus Irfan sebelumnya adalah Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah. Adapun untuk posisi wakil menteri, Dahnil Anzar Simanjuntak resmi masuk kabinet melalui reshuffle kali ini.
Sementara itu, ada dua kursi menteri yang masih kosong. Yaitu Menko Polhukam (sebelumnya Budi Gunawan) dan Menpora (sebelumnya Dito Ariotedjo). Kedua menteri tersebut belum diumumkan penggantinya.
Dalam prosesi sakral itu, para pejabat baru mengikuti sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Usai sumpah, mereka menandatangani berita acara pelantikan sebagai tanda sah pengangkatan.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, reshuffle ini adalah hasil evaluasi menyeluruh.
“Semua keputusan diambil atas dasar masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus. Semoga langkah ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat,” kata Prasetyo.
Pengamat politik, Adi Prayitno menilai, reshuffle ini erat kaitannya dengan situasi politik terkini. Ia menyinggung, gelombang demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, hal itu bisa jadi faktor kuat di balik pencopotan Menko Polhukam Budi Gunawan.
“Publik pasti menautkan reshuffle ini dengan kondisi sekarang. Ada demonstrasi, ada kekisruhan, bahkan aksi anarkistis. Itu bisa menjadi alasan evaluasi signifikan di jajaran kabinet,” jelas Adi.
Namun, Adi menambahkan, perombakan kabinet tak hanya dipicu kondisi politik. Pertimbangan kinerja dan kebutuhan memperkuat soliditas pemerintahan juga punya peran.
“Wajar jika publik mengaitkan reshuffle dengan tensi politik dan sosial yang meningkat. Meski begitu, tentu ada faktor lain yang tidak disampaikan terbuka,” pungkasnya, dikutip dari Beritasatu TV. (aan/mzm)
