Jakarta, SERU.co.id – Aksi unjuk rasa digelar ribuan orang di depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (25/8/2025), berujung ricuh. Massa dari berbagai elemen masyarakat memprotes tingginya gaji dan tunjangan anggota DPR yang disebut mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan. Ketua DPR RI menyatakan siap menampung aspirasi dari masyarakat.
Sejak pagi, Jalan Gatot Subroto arah Slipi ditutup total. Polisi menurunkan 1.250 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Situasi memanas sekitar pukul 12.45 WIB, ketika aparat kepolisian menembakkan gas air mata. Kemudian menyemprotkan air ke arah demonstran yang mencoba mendekati pagar utama gedung DPR.
Hingga pukul 13.30 WIB, upaya penghalauan terus dilakukan. Massa bertahan dengan melemparkan botol air mineral, bahkan sebagian bergerak ke pintu belakang kompleks DPR. Bentrokan kembali pecah di sana, sejumlah demonstran melempar batu ke arah pos pengamanan dan terjadi aksi pembakaran sepeda motor.
“Saya di sini sebagai masyarakat Indonesia. Indonesia sedang jatuh dengan kebijakan pemerintah yang merugikan banyak orang. Bagaimana mungkin rakyat banyak kena PHK, sementara gaji anggota DPR puluhan sampai ratusan juta?,” seru Danar, mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta, dikutip dari BBC Indonesia.
Aksi ini berdampak besar pada lalu lintas. PT Jasa Marga menerapkan rekayasa lalu lintas di Tol Dalam Kota (Dalkot) pada sejumlah titik, yakni:
1. Km 05 Kuningan arah Slipi, kendaraan dialihkan keluar Kuningan.
2. Km 09+600 Pejompongan arah Slipi, kendaraan dialihkan ke arah Cawang.
3. Km 12+500 Slipi arah Cawang, lalu lintas dialihkan ke jalur Slipi/Dharmais.
Menanggapi aksi ini, Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan, lembaga yang dipimpinnya selalu membuka ruang bagi masyarakat menyampaikan pendapat.
“Kami akan tetap menampung semua aspirasi. Semua masukan dari masyarakat akan kita bicarakan bersama demi memperbaiki kinerja DPR dalam membangun bangsa,” kata Puan usai menghadiri penganugerahan bintang kehormatan di Istana Kepresidenan.
Terkait pemasangan beton di depan DPR saat aksi berlangsung, Puan hanya mengatakan, pentingnya saling menghormati. Terutama antara masyarakat dan wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyebut, pemerintah belum memberikan perhatian khusus terhadap aksi tersebut. Pemerintah berfokus pada prosesi penganugerahan tanda kehormatan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan, aksi 25 Agustus tidak memiliki penanggung jawab yang jelas. Ia bahkan melarang anggotanya ikut turun ke jalan.
Hal serupa disampaikan Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap. Ia membantah keterlibatan organisasinya.
“Pencatutan nama BEM SI Kerakyatan dalam demonstrasi 25 Agustus 2025 adalah tidak benar,” pungkasnya.
(aan/mzm)
