Malang, SERU.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan tiga juta rumah yang diinisasi pemerintah pusat. Pihaknya menyiapkan berbagai skema, salah satunya pembangunan hunian vertikal.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengungkapkan, selama ini Pemkot Malang memiliki program bedah rumah. Adanya program pembangunan tiga juta rumah dari pemerintah pusat, akan memudahkan pemerintah daerah dalam memberi perhatian bagi masyarakat.
“Program tersebut memudahkan masyarakat yang belum memiliki rumah. Kami akan menyiapkan beberapa skenario untuk mendukung masyarakat mendapatkan rumah dengan lebih mudah,” seru Wahyu.
Wahyu mengatakan, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengunjungi Kota Malang. Terkait penyiapan program tiga juta rumah, wilayah Malang Raya dianggap sebagai pusat pertumbuhan kawasan pemukiman yang strategis.
Pemerintah pusat akan memberikan dukungan bagi pemerintah daerah untuk menyukseskan program tersebut. Saat ini, Pemkot Malang masih terus berkonsultasi dengan kementerian terkait untuk menyukseskan program strategis nasional itu.
baca juga: Jangan Sampai Salah Berikut Tips dan Pertimbangan Mengambil Rumah KPR
“Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak dikenakan tarikan apapun, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sehingga mereka bisa lebih mudah membeli rumah yang murah sekali,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Pak Mbois itu tak menampik, adanya tantangan keterbatasan lahan di Kota Malang yang semakin sempit. Oleh karena itu, skema pengembangan perumahan tidak harus selalu berada di dalam kota.
“Kami juga melihat opsi pengembangan di Kabupaten Malang dengan harga yang lebih terjangkau. Tapi jika tidak ingin jauh, ada opsi pendirian hunian vertikal yang lebih hemat lahan,” terangnya.
baca juga: Fasum Disulap Rumah Hunian, Komisi C DPRD Kota Malang Sebut Perda PSU Mandul
Opsi pendirian hunian vertikal bisa berupa rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan apartemen murah. Ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin tinggal tidak dekat pusat kota, karena kesibukan bekerja di perkotaan.
“Penanganan perumahan di kota besar, menengah, dan kabupaten harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Semoga program strategis dari pemerintah pusat ini bisa segera terealisasi,” tandasnya. (bas/mzm)
