Malang, SERU.co.id – Pemerintah Kabupaten Malang bakal mengusulkan dua titik lokasi yang akan dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Kabupaten Malang. Dimana dua lokasi tersebut berada di Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo dan Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring menerangkan, meskipun mengusulkan dua titik. Namun dalam waktu dekat ini Desa Pujiharjo akan menjadi prioritas utama yang akan diselesaikan dulu dan segera direalisasikan di tahun ini.
“Ada sekitar 10 item sarana dan prasarana yang akan dibangun. Mulai dari tambat labuh, kios nelayan, SPBU nelayan dan lainnya,” seru Victor.
Dirinya menerangkan, harapan dengan terbentuknya program nasional Kampung Nelayan Merah Putih ini, nantinya bisa menunjang aktivitas ekonomi nelayan setempat.
Victor membeberkan, pada Juli lalu Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono telah mengunjungi Pujiharjo dan dirinya mengaku sangat terkesan dengan potensi yang ada. Dimana untuk saat ini, diketahui terdapat kurang lebih 320 unit kapal dengan gross tonnage (GT) di bawah lima yang aktif beroperasi.
“Ini menunjukkan bahwa aktivitas perikanan di Pujiharjo cukup tinggi dan perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai,” ungkapnya.
Dirinya mengatakan, jika progres pembangunan proyek program Kampung Nelayan Merah Putih di desa tersebut masih dalam tahap verifikasi teknis dan pencukupan data oleh tim dari KKP.
Selanjutnya, untuk proses survei lapangan dilakukan pada awal Agustus 2025 lalu, yang mencakup terkait kesiapan lahan, kondisi geografis pesisir dan perencanaan konstruksi bangunan yang akan dibangun di kawasan muara sungai.
“Karena lokasinya di pesisir, banyak faktor teknis yang harus diperhatikan, seperti kematangan lahan dan desain konstruksi. Yang sesuai dengan kondisi pesisir,” ungkapnya.
Diketahui, Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo adalah satu dari 72 daerah yang dipilih akan dijadikan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembangunan program tersebut nantinya akan difasilitasi langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan diprediksi menelan anggaran mencapai Rp22 miliar. (wul/mzm)
