Makkah, SERU.co.id – Pemerintah Indonesia tengah menggalakkan diplomasi haji dengan dua agenda strategis. Yakni pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah dan pemanfaatan Bandara Taif sebagai pintu masuk alternatif bagi jamaah. Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Prof. Muhadjir Effendy, menyebut langkah ini sebagai upaya memperkuat layanan haji sekaligus membangun ekosistem ekonomi umat Islam di level global.
Dalam kunjungannya ke Arab Saudi, Muhadjir menyampaikan, pihaknya telah berdiskusi dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Agama. Serta mendampingi investor yang tertarik membangun Kampung Haji.
“Kampung Haji Indonesia akan menjadi pusat kegiatan jamaah selama di Makkah. Sekaligus cikal bakal ekosistem ekonomi global umat Islam,” seru Muhadjir yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Selain itu, ia juga meninjau langsung Bandara Taif, yang dinilainya sangat potensial untuk mendukung kelancaran arus jamaah. Bandara ini memiliki dua landasan pacu yang bisa menampung pesawat berbadan besar dan beroperasi 24 jam dengan dukungan dari 11 maskapai penerbangan. Letaknya hanya sekitar 70 kilometer dari Makkah menjadi nilai tambah tersendiri.
“Jika kita bisa menambah 10 slot penerbangan per hari dari Bandara Taif, maka proses pemulangan jamaah bisa lebih cepat. Biaya haji dapat ditekan karena masa tinggal dipersingkat,” jelas Muhadjir.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, visi besar Presiden Prabowo Subianto. Dimana penyelenggaraan haji bukan sekadar ibadah spiritual. Namun, juga menjadi momentum untuk membangun jaringan ekonomi antarnegara Islam.
“Alquran membolehkan transaksi selama ibadah haji. Ini peluang membangun pusat transaksi tahunan dan kampung Haji bisa menjadi titik awalnya. Pemerintah sangat selektif dalam memilih investor, kemungkinan Presiden akan bertemu langsung dengan Raja Salman pada Juli mendatang,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan haji tahun 2025, Muhadjir menilai, secara umum berjalan cukup baik meski menghadapi sejumlah tantangan. Terutama karena adanya perubahan kebijakan dari otoritas Arab Saudi. Salah satunya adalah sistem syarikah yang kini bertambah dari satu menjadi delapan, sementara sistem Indonesia masih berbasis kloter.
“Kondisi ini memerlukan adaptasi cepat dari tim dan petugas haji Indonesia. Tapi sejauh ini, kita menunjukkan kemampuan pengelolaan yang solid,” ungkapnya.
Muhadjir juga menyoroti persoalan distribusi makanan bagi jamaah. Ia menyarankan, distribusi dilakukan berdasarkan nama individu. Bukan lagi berdasarkan kelompok untuk mencegah ketimpangan dalam pelayanan konsumsi. (aan/mzm)
