Wali Kota Batu Janjikan Kenaikan Insentif Linmas Secara Bertahap

Wali Kota Batu Janjikan Kenaikan Insentif Linmas Secara Bertahap
Silaturahmi dan koordinasi antara Wali Kota Batu bersama Ka Satgas Linmas dan Satpol PP Kota Batu. (foto: ist

Batu, SERU.co.id – Wali Kota Batu Nurochman belum lama ini menerima kunjungan Forum Kasatgas Linmas se-Kota Batu untuk silaturahmi dan koordinasi dalam sebuah pertemuan di ruang kerja Wali Kota Batu. Dalam forum ni, Wali Kota Batu didampingi oleh Kepala Satuan Polisi Panmong Praja, Abdul Rais.

Menurut Wali Kota Batu, Linmas (Perlindungan Masyarakat) mempunyai peran penting dalam
menjaga ketertiban, keamanan, dan mendukung pembangunan Kota Batu. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot Batu) berkomitmen meningkatkan insentif bagi anggota Linmas secara bertahap.

Bacaan Lainnya

“Saat ini, insentif masih berada di angka Rp100.000,” seru Wali Kota Cak Nur kepada para Kasatgas Linmas.

Wali Kota juga menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anggota Linmas saat menjalankan tugas. Oleh karenanya Pemkot juga akan meningkatkan edukasi mengenai prosedur penindakan yang sesuai aturan hukum. Mendorong kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan pendampingan hukum apabila diperlukan.

“Linmas adalah garda terdepan dalam menjaga ketertiban di masyarakat. Dukungan kami bukan hanya janji, tapi komitmen nyata dalam regulasi, pembinaan dan anggaran,” imbuh Wali Kota Batu.

Selain itu, Satpol PP Batu sebagai Leading sector dari Linmas akan menyusun kegiatan terpadu berupa program penguatan kapasitas Linmas di Kota Batu. Hal itu mencakup pelatihan penegakan Perda dan patroli lingkungan. Forum Kasatgas Linmas juga sempat menyampaikan usulan antara laun kegiatan seperti Jambore Linmas Kota Batu dan penyediaan seragam resmi.

Di akhir pertemuan, Wali Kota Batu juga kembali menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan Perwali sebagai dasar hukum bagi operasional Linmas. Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan insentif dan pelatihan, serta memperkuat kolaborasi. Antara Linmas, Satpol PP dan pemerintah desa maupun kelurahan.

“Agar program pembangunan dan ketertiban dapat berjalan secara optimal,” tutupnya. (dik/ono)

 

 

Pos terkait