Surabaya, SERU.co.id – Kepala Grup Sistem Pembayaran & Pengedaran Uang Rupiah (SP PUR) Layanan dan Informasi BI Jatim, Imam Subarkah, menghimbau kepada masyarakat agar tak gegabah untuk memiliki Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia (UPK 75 Tahun RI).
Pasalnya, meski pada tahap awal antrian mekanisme pemesanan melalui aplikasi tautan https://pintar.bi.go.id hingga 2 September, BI akan melanjutkan antrian dan sistem distribusi berkelanjutan. Selain itu, jumlah UPK 75 dicetak berlimpah 75 juta lembar di Indonesia. Bukan lagi terbatas seperti uang edisi kemerdekaan sebelumnya.
“Jangan sampai masyarakat gegabah dan terbujuk membeli UPK 75 dengan harga tak wajar. UPK 75 bisa dipakai koleksi, bisa juga untuk transaksi. Selain berfungsi normal, sistem distribusi sedang kami siapkan,” jelas Imam Subarkahl, kepada SERU.co.id.
Sistem antrian semata untuk penerapan protokol kesehatan dan meminimalisir penumpukan massa. Dimana setiap harinya dibatasi 150 orang di tiap Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI). Dengan syarat datang sesuai jadwal antri, membawa berkas bukti pemesanan dalam bentuk hardcopy atau digital, dan membawa KTP asli.
“Sistem yang bekerja, sesuai jadwal. Kalau tidak diambil hari itu, diganti diberikan kepada yang lain. Sehingga mereka harus mendaftar ulang kembali sesuai mekanisme pemesanan awal,” imbuh Subarkah.
Terkait upaya peredaran UPK 75 palsu, mengingat masih banyak masyarakat yang tidak paham detailnya. Imam menjelaskan bahwa insur pengaman uang akan terjamin, dan akan terupdate dengan teknologi terkini.
“Bahan pureable menggunakan teknologi terkini, sehingga sangat baik dan mempersempit pemalsuan,” tandas Imam.
Sementara itu, Kepala Kpw BI Jatim, Difi Ahmad Johansyah mengatakan, sistem distribusi akan terus dievaluasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan UPK 75, selain keamanan dan kenyamanan dalam situasi pandemi Covid-19.
“Akan kita evaluasi lagi, bisa sampai Oktober-November. Layanan melalui Perbankan akan dilakukan pada 5 Bank mulai bulan Oktober 2020. Bisa melalui bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, dan CIMB. Jadi tak perlu gegabah beli sekarang dengan harga tinggi. Karena stoknya masih banyak tersedia,” himbau Difi.
Terkait mekanisme di 5 bank tersebut, akan diatur kemudian. Namun tetap menggunakan pola 1 KTP 1 kali penukaran. Bisa melalui online atau offline.
“Mekanismenya masih kami persiapkan. Lihat perkembangan setelah tahap awal nanti bagaimana. Apakah di beberapa KPwBI ada kendala atau tidak, kemudian kami carikan solusinya,” imbuh Difi.
Disinggung mekanisme penukaran pada beberapa bank tersebut, khususnya pola antisipasi adanya dugaan ‘mafia’ pengepul di bank-bank tersebut, Difi akan berupaya membuat berbagai pola meminimalisir hal itu.
“Sebenarnya kami tak mau berandai-andai, akan adanya kongkalikong tersebut. Yang pasti kita akan mengantisipasi dan monitoring mekanismenya,” tandas Difi.
“UPK 75 bisa untuk semua transaksi. Meski secara psikologis dapatnya susah, kemungkinan UPK 75 akan lebih dominan dijadikan koleksi,” ucap Kepala Kantor Perwakilan BI Malang, Azka Subhan. (rhd)
