Yahukimo, SERU.co.id – Di tengah semangat mencerdaskan bangsa, darah kembali tumpah di tanah Papua. Organisasi Papua Merdeka (OPM) membakar sekolah dan fasilitas kesehatan di Distrik Anggruk, Yahukimo, Jumat (21/3/2025) pukul 17.00 WIT. Akibatnya, satu orang guru dilaporkan tewas dan enam lainnya mengalami luka-luka.
Dansatgas Rajawali II Koops TNI Habema Kogabwilhan III, Letkol Inf Gustiawan menjelaskan, korban tewas diketahui bernama Rosalina (30 tahun). Ia ditemukan dalam kondisi mengenaskan akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku. Tiga korban lainnya mengalami luka berat, yakni Vidi, Cosmas dan Tari, sementara tiga guru lainnya luka ringan yakni Vanti, Paskalia dan Irmawati.
“Evakuasi dilakukan dengan pengamanan ketat karena situasi di wilayah tersebut masih sangat rawan. Tim kami harus menghadapi medan berat dan potensi gangguan dari kelompok bersenjata,” ujar Gustiawan, Minggu (23/3/2025).
Sementara itu, Pangkoops TNI Habema, Mayjen Lucky Avianto menegaskan, TNI berkomitmen menjaga stabilitas dan keamanan di daerah terpencil seperti Yahukimo.
“Satgas Habema hadir untuk memastikan tenaga pendidik dapat bekerja dengan aman tanpa rasa takut,” ujarnya.
Sebelumnya sempat beredar kabar simpang siur enam hingga tujuh orang meninggal dunia. Namun, Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli SH menegaskan, data valid berdasarkan verifikasi di lapangan adalah satu orang meninggal. Tiga luka berat, empat luka ringan dan tiga selamat.
“Kami mengerahkan seluruh kekuatan, termasuk tiga helikopter TNI dan lima pesawat sipil untuk evakuasi. Wakil Bupati langsung turun ke lokasi. Cuaca sempat menjadi hambatan, tapi hari ini puji Tuhan semuanya dapat dievakuasi ke Jayapura,” jelas Bupati Yahuli.
Ia juga menyampaikan, rasa duka mendalam atas wafatnya tenaga guru tersebut. Ia pun memastikan, seluruh korban mendapatkan perawatan lebih layak di fasilitas kesehatan yang memadai.
Menanggapi insiden ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengecam keras aksi kekerasan terhadap tenaga pendidik dan kesehatan. Ia menilai, tindakan tersebut sebagai bentuk nyata pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
“Penyelesaian konflik Papua tak bisa hanya berbasis pendekatan keamanan. Perlu pendekatan dialog, pembangunan ekonomi inklusif, serta pemenuhan hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan,” tegasnya. (aan/mzm)
