Megawati Beri Instruksi Tunda Retret, Jokowi: Ini Agenda Pemerintah!

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. (ist/ Instagram @presidenmegawati) - Megawati Beri Instruksi Tunda Retret, Jokowi: Ini Agenda Pemerintah!
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. (ist/ Instagram @presidenmegawati)

Jakarta, SERU.co.id – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retret di Magelang. Beberapa kepala daerah dari partai berlogo banteng itu pun memutuskan menunda keberangkatan. Namun, mantan Presiden Jokowi tegas menyebut retret merupakan agenda pemerintah sehingga harus hadir.

Megawati tegas meminta kepala daerah PDIP untuk tidak menghadiri agenda yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025. Instruksi tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025, sehari setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan.

Bacaan Lainnya

“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang,” seru kutipan dari surat tersebut.

Menanggapi hal ini, mantan Presiden Joko Widodo sekaligus mantan kader PDIP itu menegaskan, retret tersebut merupakan agenda pemerintahan. Bukan kepentingan partai.

“Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden. Kepala daerah seharusnya hadir karena mereka dipilih langsung oleh rakyat. Untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain,” tegas Jokowi, Jumat (21/2/2025).

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, memilih tunduk pada arahan Megawati dengan menunda keberangkatannya.

“Mohon izin, sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang,” ujarnya.

Namun, tidak semua kepala daerah PDIP mengikuti instruksi tersebut. Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, tetap menghadiri retret dengan alasan sudah telanjur berada di lokasi.

“Pak Hasbi sudah berada di sana, jadi kalau balik lagi, bagaimana pertanggungjawabannya kepada negara, kepada masyarakat?,” ujar juru bicaranya, Agus Wisas.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menyatakan, pihaknya masih menunggu data kehadiran kepala daerah sebelum mengambil sikap terkait instruksi Megawati.

“Mari kita tunggu perkembangan sampai nanti jam 15.00. Maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir, berapa yang tidak hadir, dan alasannya apa saja,” ujar Bima saat konferensi pers di Magelang. (aan/mzm)

Pos terkait